Kebijakan dalam BI setelah UU No.21 Tahun 2008

 Setelah undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendukung perbankan syariah di Indonesia.

Berikut adalah beberapa kebijakan penting yang diterbitkan BI ;

1. Regulasi perizinan dan pengawasan

        Menetapkan regulasi perizinan dan pengawasan bank syariah dengan standar khusus sesuai prinsip syariah

2. Instrumen moneter syariah

       Meluncurkan sertifikat bank indonesia syariah / SBIS dan fasilitas simpanan bank indonesia / Fasbis, untuk menjaga likuiditas 

3. Pengembangan produk dan layanan 

       Mendorong pengembangan produk perbankan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah

4. Rasio kecukupan modal dan risiko 

       Mengatur Capital Adequacy Ratio/ CAR untuk memastikan bank syariah memiliki modal yang cukup 

5. Edukasi dan literasi keuangan syariah 

      Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan pelatihan

6. Infrastruktur pasar keuangan syariah 

     Pembentukan pasar uang antar bank syariah dan penerapan standar akuntansi keuangan syariah yang terintegrasi 

7. Transisi pengawasan ke OJK

      Secara bertahap mengalihkan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK sementara BI tetap bertanggung jawab atas kebijakan moneter syariah.