Mohon tunggu...
Adrian Alwi
Adrian Alwi Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis Media

Hobi Menulis dan Membaca

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid Memimpin Pertemuan dengan Delegasi Pemerintah Kamboja

25 Oktober 2023   13:44 Diperbarui: 25 Oktober 2023   13:55 116
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid, baru-baru ini menjadi tuan rumah dalam pertemuan dengan delegasi dari Pemerintah Kerajaan Kamboja pada tanggal 17 Oktober. Dalam kesempatan ini, Sekjen Taufik membagikan informasi mengenai upaya pembangunan desa yang dilakukan oleh Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta pentingnya kerja sama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memajukan desa-desa.

Taufik menjelaskan bahwa untuk memajukan desa, Kolaborasi di antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemendes PDTT, sangat penting agar dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam merancang regulasi yang akan mengatur program-program di desa. Setelah harmonisasi, peraturan-peraturan ini akan disosialisasikan agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat desa.

Dalam menjalankan program pembangunan desa, Kemendes PDTT bekerja sama dengan berbagai mitra pembangunan seperti UNDP, World Bank, IFAD, USAID, UNICEF, dan lainnya. Kerjasama ini melibatkan hibah dan pinjaman dengan tujuan mempercepat pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sekjen Taufik juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, serta dana desa yang telah dialokasikan secara langsung ke desa sejak tahun 2015. Ia juga membahas tentang upaya Kemendes PDTT dalam mendampingi desa-desa melalui Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam berbagai tingkatan.

Sebagai hasil dari kerja sama dengan mitra pembangunan, jumlah desa mandiri di Indonesia telah meningkat, sementara desa sangat tertinggal telah berkurang berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Data IDM tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah desa mandiri menjadi 11.456 desa, dibandingkan dengan 6.238 desa pada tahun 2022. Selain itu, jumlah desa maju juga bertambah menjadi 23.035 desa pada tahun 2023. Namun, desa berkembang dan tertinggal mengalami penurunan, sementara desa sangat tertinggal tersisa sebanyak 4.850 desa.

Pertemuan ini juga mencakup berbagai topik lainnya, termasuk Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa), dan upaya Kemendes PDTT dalam mendampingi desa-desa dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. Delegasi dari Pemerintah Kerajaan Kamboja dan berbagai lembaga internasional juga hadir dalam pertemuan ini untuk memperkuat kerja sama dan bertukar pengalaman. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun