Ketakutan Kwik Kian Gie dalam Beropini yang Diamini Fadli Zon dan Susi Pudjiastuti

Seorang ekonom senior yang pernah menjadi Menteri Koordinator Ekonomi sekaligus kader senior dari PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie, mengungkapkan ketakutannya di Twitter (06/02/2021) setelah diserang para pendengung (buzzer) pro pemerintah terkait opini dan kritiknya untuk pemerintah sekarang. 

Bahkan dia berujar kondisi sekarang lebih menakutkan dibandingkan ketika Soeharto menjabat, dimana waktu itu ketika menulis di Kompas dia diberikan ruang yang luas untuk mengkritik tajam rezim berkuasa, meski sudah menjadi rahasia umum Orde Baru terkenal sebagai rezim yang otoriter dan cukup anti-kritik. Cuitan ini sukses mengundang beragam reaksi dari para netizen termasuk dari Fadli Zon dan Susi Pudjiastuti.

Diamini Fadli Zon Sampai Susi Pudjiastuti dan Balada Pendengung Pro Pemerintah Jokowi

Cuitan Fadlin Zon Menanggapi Cuitah Kwik Kian Gie. Sumber: Twitter @fadlizon

Kwik mengungkapkan ketakutannya tadi setelah diserang habis-habisan oleh para pendengung pro pemerintah Jokowi atas kritiknya terhadap beban hutang negara. Dia juga heran bagaimana di zaman serba terbuka sekarang ada saja pihak yang diduga membayari para pendengung ini untuk menghantam para pengkritik pemerintah secara membabi buta bahkan sampai membuat ancaman.

Setali tiga uang ternyata pernyataan Kwik direspon oleh Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

"Memang demokrasi kita sedang turun drastis.", cuit Fadli Zon.

Tidak jauh berbeda dengan Fadli Zon ternyata cuitan Kwik diamini juga oleh Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti dengan mengatakan "I'm with Pak Kwik."

CuitaCuitan Sudi Pudjiastuti Menanggapi Cuitan Kwik Kian Gie. Sumber: Twitter @susipudjiastuti

Susi Pudjiastuti seperti sudah diketahui pernah menjadi korban serangan besar-besaran oleh para pendengung pro pemerintah terkait cuitan Susi yang menyarankan masyarakat untuk unfollow Abu Janda yang kerap menuai kontroversi atas tindakannya menyerang pihak yang mengkritisi Jokowi serta perangkat pemerintahannya, terakhir adalah komentarnya yang seolah-olah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang arogan, tak pelak dia pun dilaporkan sampai dimintai keterangan oleh kepolisian, meski banyak pihak mengatakan Abu Janda kemungkinan tidak akan menjadi tersangka sama seperti kasus-kasus sebelumnya, seolah kebal hukum karena dia berada pada barisan pendukung fanatik pemerintah sekarang.

Polemik dan serbuan para pendengung ini tentunya menjadi PR tersendiri bagi pemerintah sekarang, terlepas apakah unsur pemerintah terlibat dalam mengakomodir para pendengung atau tidak, namun oknum kelompok-kelompok ini harus benar-benar ditertibkan secara adil. 

Aparat dan unsur pemerintah tidak bisa pilih kasih menangani perkara-perkara, dimana yang kontra dengan pemerintah diproses dan dikriminalisasikan secara cepat dan tidak proporsional, namun bagian pro pemerintah kesannya dilindungi dan dibiarkan merajalela.

Indeks Demokrasi Indonesia 2020 Menurun Terendah Sejak 14 Tahun Lalu.

Melansir data pemringkatan dari The Economist Intelligence Unit (EIU) untuk Laporan Indeks Demokrasi 2020, Indonesia ditempatkan pada kategori negara dengan demokrasi cacat.

Indonesia sendiri bercokol pada peringkat ke-64 sama seperti pada tahun 2019, namun untuk skornya menurun menjadi 6,3 padahal sebelumnya pada 2019 memperoleh nilai 6,48. Skor ini adalah skor terburuk Indonesia sejak 14 tahun lalu.

Indonesia sendiri diketahui berada dibawah indeks demokrasi dari negara jiran Malaysia, Filipina bahkan Timor Leste.

Memang skor ini tidak mencerminkan secara utuh bagaiman keadaan demokrasi di Indonesia, namun setidaknya terlihat ada indikasi penurunan kualitas demokrasi termasuk kebebasan berpendapat dan beropini di Indonesia.

Contoh-contoh kasus yang terjadi pada Kwik Kian Gie dan Susi Pudjiastuti tentu hanyalah iceberg yang muncul ke permukaan, di akar rumput ada masih banyak kasus-kasus serupa bentuk pembungkaman terhadap arus kritik terhadap pemerintah, terlepas apakah unsur pemerintah langsung yang mendukungnya ataupun tidak, namun yang pasti bentuk pembiaran oleh pemerintah dan aparat tentu juga menciderai semangat demokrasi yang kita miliki sehingga tidak heran jika indeks demokrasi Indonesia pun dinilai menurun oleh lembaga seperti EIU.