Adalah sebuah bentuk ekspresi keresahan dan kekecewaan yang wajar ketika masyarakat ramai-ramai meneriakkan #mositidakpercaya kepada pemerintah Republik Indonesia dan para anggota DPR yang secara terburu-buru mengesahakan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja  (RUU Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang.
RUU Cipta Kerja ini tergolong sebagai Omnibus Law atau Undang-undang Sapu Jagad karena dia memuat 1.203 pasal yang terkait revisi berbagai hal dalam 73 Undang-Undang yang telah ada sebelumnya.
RUU Cipta Kerja ini sedari awal telah mengundang kecemasan para pihak karena diusulkan dan disusun pemerintah serta dibahas di DPR secara tidak terbuka dan seperti "kucing-kucingan". Di awal pembahasan RUU Cipta Kerja ini masyarakat bahkan jurnalis cukup sulit memperoleh draft awalnya bahkan draft finalnya saja masih ada anggota DPR RI yang belum menerima naskah finalnya serta di laman DPR pun belum muncul versi final aslinya.
Di dalam RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang ini banyak sekali problematika dan permasalahan yang dinilai justru berpotensi menyengsarakan rakyat dan bangsa. Dari isu pengupahan tenaga kerja, isu ekploitasi alam dan dampak lingkungan, dan bahkan pendidikan.Â
Berbagai Pasal di dalamnya diindikasikan hanya mengakomodir kepentingan pengusahan dan kaum elit di negeri ini, melupakan amanah dan kepentingan rakyat yang sedang dihimpit pandemi sekaligus juga ekonomi.
Dalam perkembangannya diketahui telah dilakukan setidaknya 64 kali rapat pembahasan terkait RUU Cipta Kerja seperti disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas pada Rapat Paripurna 5 Oktober 2020.
"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.Â
"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tutur dia yang dikutip Kompas.com
Pembahasan RUU Cipta Kerja ini juga dinilai sangat terburu-buru untuk sekelas Undang-Undang sapu jagad yang memuat banyak isu dapat diselesaikan hanya dalam hanya dalam kisaran waktu 7 bulan.
Sedari awal Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini diusulkan pihak pemerintah Jokowi lalu masuk dalam pembahasan dengan DPR sangat minim partisipasi dari publik khususnya untuk elemen-elemen terkait dalam bahasan RUU.
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Once Madril yang dikutip Kompas.com
