Heboh di linimasa Presiden Jokowi mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan terkenal di Bekasi untuk mengecek persiapan pusat perbelanjaan dan sektor bisnis lainnya menyongsong reaktivasi roda perekonomian dalam skema baru "New Normal" atau kenormalan baru yang merujuk pada gaya hidup baru untuk berdampingan dengan situasi pandemi COVID-19.
Hal ini banyak menjadi pertentangan warga karena mengingat kondisi pertumbuhan kurva kasus positif baru COVID-19 di Indonesia jauh dari kata melandai apalagi menurun. Belum lagi rasio jumlah pengetesan massal terhadap total penduduk Indonesia sangatlah kecil dibandingkan negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.
Melansir Tirto.id per 20 Mei 2020 baru sekitar 173.690 spesimen dari 127.813 orang yang diperiksa dengan metode RT-PCR maupun TCM. Jika angka tersebut dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa maka rasionya sangat kecil. Disamping itu, pengujian rapid tes dengan alat yang diimpor dari berbagai negara diduga tidak efektif dan memiliki akurasi yang kecil, sehingga wajar banyak pihak meragukan data yang dikeluarkan pemerintah hanyalah fenomena iceberg saja tidak merefleksikan kenyataan di lapangan yang bisa saja jauh lebih besar.
Sinyal yang Keliru
Gerak-gerik pemerintah yang sudah berancang-ancang dalam waktu dekat untuk kembali mengaktifkan kembali roda perekenomian seperti pusat perbelanjaan, fasilitas umum, restoran dan lain sebagainya meski dengan menerapkan protokol kesehatan mendapat kritik juga dari salah satu anggota Ombudsman, Alvin Lie.
"Langkah ini agak tergesa-gesa mengingat bahwa hingga saat ini jumlah penduduk yang positif Covid di seluruh Indonesia masih terus bertambah setiap hari, belum melandai apalagi menurun," kata Alvin Lie, seperti dikutip dari Suara.com, Selasa (26/5/2020).
Sinyal pemerintah ini juga cenderung membuat simpang siur dan kebingungan di tengah masyarakat. Karena di masa sekarang masih banyak daerah yang melaksanakan prosedur PSBB. Belum lagi di lain sisi banyak pihak dari pemerintah yang masih menyarankan untuk berdiam diri di rumah selama pandemi dan melakukan physical distancing.
Jika pusat perbelanjaan dan sebagainya dibuka apakah tidak kontradiktif dengan anjuran berdiam di rumah dan melakukan physical distancing. Tidak mungkin pusat perbelanjaan hanya dibiarkan dibuka tanpa ada yang berbelanja bukan? Langkah pemerintah ini tentu akan menjadi justifikasi baru untuk masyarakat untuk beramai-ramai berbelanja dan berkumpul.
Lebih mengherankan adalah pernyataan dari Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kepada Kontan yang menginformasikan secara prinsip mendukung keputusan pemerintah yang berencana menerapkan new normal dalam waktu dekat. Namun ditambahkannya dia belum tahu bagaimana pelaksanaannya bagi retail modern karena saat ini dia belum menerima surat resmi terkait tata laksana new normal bagi bisnis retail di Indonesia sehingga mereka masih merujuk aturan lama sesuai protokol yang berlaku namun disesuaikan dengan kondisi usaha setiap anggota Aprindo.
Instruksi dan sinyal yang terlalu dini ini bisa saja disalahartikan para pengusaha dan masyarakat nantinya. Contoh kecil saja ketika kunjungan ke Summarecon Bekasi berapa banyak masyakarat yang berkerumun hanya untuk melihat kehadiran presiden tersebut. Beberapa media bahkan menyiarakan bahwa Presidenlah yang akan membuka mal tersebut.
