Beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri acara Tax Gathering yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di salah satu hotel berbintang di Kota Makassar.
Acara itu bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pembayar pajak terbesar yang ada di Kota Makassar, antara lain pabrik gula PT Makassar Tene, Grup Kalla, Bank Sulselbar, dan masih banyak lagi.
Dalam acara itu hadir sebagai pembicara Prof. Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM dan Duta Besar RI di Rusia.
Ketika masih di holding room, beliau sempat menyampaikan perasaan senangnya setiap diundang untuk berbicara tentang pajak, dan benar saja, ketika tiba gilirannya untuk berbicara di hadapan para wajib pajak malam itu, beliau nampak sangat antusias.
Satu hal yang paling menarik yang beliau sampaikan pada saat itu adalah pandangan beliau tentang keterkaitan antara pajak dan demokrasi. Menurut beliau, pajak adalah biaya untuk menjadi cerewet.
Cerewet yang dimaksud di sini bukanlah cerewetnya emak-emak kepada suami dan anak-anaknya, akan tetapi cerewetnya rakyat kepada pemerintahnya. Jadi menurut beliau, pajak adalah ongkos kebebasan berpendapat dalam suatu negara demokrasi.
Jadi menurut beliau, semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar di suatu negara, maka semakin baik pula demokrasi di negara tersebut, demikian pula sebaliknya.
Hal itu bisa dilihat pada negara-negara di Eropa bagian utara seperti Finlandia, Denmark dan Swedia. Negara-negara itu mengenakan pajak yang tinggi bagi warganya, namun indeks demokrasinya pun tinggi. Masyarakatnya bebas berpendapat, bahkan di negara-negara itu, indeks kebahagiaannya pun tinggi.
Sebaliknya di negara-negara yang mengenakan pajak yang rendah, seperti Arab Saudi, Oman, dan Uni Emirat Arab, indeks demokrasinya pun rendah karena rakyatnya tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.
Bagaimana dengan Indonesia?
