Mohon tunggu...
Adnan Abdullah
Adnan Abdullah Mohon Tunggu... Penulis - Seorang pembaca dan penulis aktif

Membaca, memikir dan menulis

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Fenomena Pers yang Tidak Independen

9 Februari 2022   22:12 Diperbarui: 9 Februari 2022   22:22 421
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber foto: Dokpri

Pers adalah media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karenanya kemerdekaan pers harus dilindungi oleh negara. 

Itulah sebabnya kemerdekaan pers dijamin oleh Undang-undang. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

Kemerdekaan pers yang dimaksud adalah pers mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 

Namun demikian dalam Undang-undang Pers tersebut juga diatur tentang kewajiban pers untuk memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 

Pers berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan. 

Pers juga kerkewajiban mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 

Apakah pers kita sudah merdeka dan bertanggung jawab? 

Sejak terbitnya Undang-undang Pers yang menjamin kemerdekaan pers pada awal era reformasi hingga saat ini, bisa dikatakan pers nasional telah memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, kemerdekaan tersebut belum sepenuhnya terwujud. 

Sebagian lembaga pers belum mampu menempatkan dirinya sebagai pers yang benar-benar merdeka, dalam arti bebas dari kepentingan kelompok dan golongan tertentu. 

Masih terdapat lembaga pers yang memiliki kecenderungan untuk berpihak pada kepentingan politik sektarian dalam pemberitaannya.

Sebagai ilustrasi, ada lembaga pers yang terkesan hanya menjadi juru kampanye pemerintah, sehingga fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Sebaliknya, ada juga lembaga pers yang setiap hari sibuk mencari-cari kesalahan pemerintah berdasarkan pesanan kelompok oposisi, sehingga fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak obyektif lagi. Bahkan ada lembaga pers tertentu yang terkesan setiap saat berkampanye untuk kepentingan ambisi politisi tertentu. 

Tentu tidak semua lembaga pers seperti itu, masih banyak juga lembaga pers yang menjaga marwahnya sebagai pers yang merdeka dan netral, seperti Kompas misalnya, dan masih banyak lagi. 

Selamat Hari Pers Nasional, semoga pers nasional seperti Kompas dan kawan-kawan tetap konsisten menjaga marwahnya sebagai pers yang merdeka, dan diikuti oleh yang lainnya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun