Ibu Kota Negara Dipindah untuk Apa?

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. 

Dengan disahkannya UU IKN tersebut, Pemerintah Republik Indonesia kini telah memiliki dasar hukum untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. 

Ide atau keinginan untuk memindahkan IKN itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1957. Waktu itu Presiden Sukarno mewacanakan pemindahkan IKN ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, namun ide itu tidak pernah terwujud hingga Presiden Pertama RI itu lengser. 

Pada tahun 1997, ide untuk memindahkan IKN muncul lagi. Pada waktu itu, Presiden Suharto menerbitkan Keputusan Presiden tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol di Bogor, Jawa Barat sebagai Kota Mandiri dan Pusat Pemerintahan, namun ide itu belum terlaksana, Presiden Kedua RI itu keburu lengser. 

Pada tahun 2013, ide untuk memindahkan IKN kembali muncul. Waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan perlunya memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta, namun wacana tersebut juga tidak terwujud hingga Presiden keenam RI itu lengser. 

Pada tahun 2019, ide pemindahan IKN tersebut kembali diusulkan dan ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo hingga akhirnya terbit Undang-undang IKN. 

Kenapa IKN yang saat ini berada di Jakarta harus dipindahkan? Seberapa mendesakkah pemerintah harus memindahkan IKN?     

Keempat presiden kita itu tentu memiliki beberapa alasan yang sama dan berbeda, namun ada satu alasan pokok yang sama, yaitu Jakarta dianggap sudah tidak layak lagi untuk menjadi pusat pemerintahan.

Alasan pemindahan IKN dari Jakarta yang paling pokok sesungguhnya bukan karena banjir dan kemacetan di Jakarta karena tidak ada jaminan IKN yang baru nanti akan bebas dari bencana banjir dan kemacetan. Ada alasan yang lebih pokok yaitu, beban Jakarta sudah terlalu berat, mendesaknya pemerataan pembangunan di Indonesia, dan ancaman lingkungan hidup. 

Jakarta saat ini bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, namun juga sudah sejak dulu menjadi pusat bisnis dan keuangan di Indonesia. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada Jakarta. 

Ibu Kota Jakarta dengan luas wilayah 664 Km2 dan jumlah penduduk yang sudah mencapai 11 juta jiwa sudah melampaui kapasitas yang seharusnya. Eksploitasi air tanah yang berlebihan juga mengakibatkan permukaan tanah di Jakarta terus menurun, sehingga Jakarta diprediksi akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang.   

Melihat kondisi Jakarta yang seperti itu, tidak ada pilihan lain selain membagi beban Jakarta ke daerah lainnya. Satu-satunya cara yang paling efektif dan efisien untuk itu adalah dengan memindahkan IKN dari Jakarta ke daerah lain. 

Memang untuk memindahkan IKN dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi di tengah kondisi APBN kita yang banyak terserap untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 saat ini. 

Pemerintah dihadapkan pada posisi yang sulit terkait anggaran, namun melihat kondisi Jakarta saat ini, kebutuhan pemindahan IKN tentu mendesak untuk segera dilakukan. Apabila pemindahan IKN ini harus ditunda lagi, kita akan kehilangan momentumnya. 

Memang dibutuhkan keberanian dan tekad yang kuat untuk bisa merealisasikan pemindahan IKN ini, jika tidak, pemindahan IKN hanya akan menjadi wacana seperti sebelum-sebelumnya dan Jakarta akan semakin penuh sesak, semrawut, dan tenggelam. 

Dengan pemindahan IKN nanti, beban Jakarta akan berkurang, tertata lebih baik dan terselamatkan dari bencana. Jakarta masih bisa menjadi pusat bisnis dan keuangan seperti New York, sementara IKN yang baru akan menjadi pusat pemerintahan seperti Washington DC di Amerika Serikat.