Oleh Shabrina Nibrasalhuda
Aktivis Muslimah
Sejumlah ekonom menilai bahwa rencana reformulasi anggaran pendidikan dalam APBN, yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR, tidak tepat. Saat ini, anggaran pendidikan dihitung berdasarkan belanja negara, namun ada wacana untuk mengubah hal ini. Mandatory spending adalah pengeluaran yang diatur oleh undang-undang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar-daerah. Sejak 2009, pemerintah wajib mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan.
Mantan Mendikbud Mohammad Nuh menyoroti bahwa sebagian besar anggaran pendidikan 2024 dialokasikan untuk dana desa. Pemerintah merencanakan Rp665,02 triliun atau 20% dari total APBN untuk pendidikan, di mana 52% atau sekitar Rp346 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim juga melaporkan bahwa hingga 23 November 2023, penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) telah mencapai 100% dari target, diberikan kepada 18.109.119 penerima. Untuk 2024, dana pendidikan diproyeksikan sebesar Rp665 triliun, dengan Kemendikbud Ristek mengelola Rp98,9 triliun untuk program wajib belajar dan bantuan pendidikan guna mendukung transformasi ekonomi inklusif.
Dana PIP pada 2024 mencakup jenjang SD-SMA/SMK dan KIP Kuliah yang ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan anggaran Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dialokasikan Rp107 juta untuk 3.943 siswa, sementara Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dialokasikan Rp7,7 miliar untuk 9.276 mahasiswa.
Nadiem mengklaim bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan meningkatkan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan, dengan memberikan bantuan kepada siswa untuk mendukung kebutuhan mereka di sekolah. Harapannya, program ini memungkinkan semua anak Indonesia merasakan manfaat pendidikan yang merata. Namun, siswa diharapkan dapat menggunakan bantuan PIP dengan bijak.
Meski begitu, jika dilihat dari jumlah bantuan yang diberikan, nominalnya tidak sebanding dengan kebutuhan siswa. Sebagai contoh, bantuan PIP untuk siswa SD sebesar Rp450.000 per tahun hanya bernilai sekitar Rp37.500 per bulan, yang hanya cukup untuk membeli satu pak buku tulis. Padahal, kebutuhan sekolah lebih dari sekadar itu.
Masalah dalam pendanaan pendidikan tidak berhenti disitu. Ironisnya, meskipun anggaran pendidikan terus meningkat, angka putus sekolah justru meningkat. Data dari Kemendikbud Ristek menunjukkan bahwa selama tahun ajaran 2022/2023, anak yang putus sekolah di tingkat SD mencapai 40.623 orang, di SMP 13.716 orang, di SMA 10.091 orang, dan di SMK 12.404 orang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 76% keluarga menyatakan bahwa alasan utama anak mereka putus sekolah adalah faktor ekonomi. Dari jumlah tersebut, 67% tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara 8,7% harus bekerja untuk membantu keluarga. Kemiskinan sering kali memaksa anak-anak untuk meninggalkan sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah, dengan angka putus sekolah lebih tinggi di kalangan siswa laki-laki dibandingkan perempuan.
Selain kemiskinan, inflasi juga memperburuk situasi. BPS melaporkan bahwa garis kemiskinan pada September 2022 meningkat menjadi Rp535.547 per kapita per bulan. Artinya, mereka yang berpenghasilan kurang dari itu dianggap miskin. Jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang pada September 2022, naik 0,20 juta orang dibandingkan periode sebelumnya, salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
