Ancaman Konflik di Laut China Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia: Implikasi bagi Jalannya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa tidak memiliki klaim atas sengketa kawasan Laut China Selatan, tetapi konflik Laut China Selatan mulai bersinggungan dengan kepentingan nasional. Indonesia dinilai harus mengamati geopolitik dan geostrategis yang tepat untuk menghadapi berbagai konflik di kawasan ini. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya diplomasi dan perencanaan kekuatan militer di perairan Natuna Utara dan menegaskan kedaulatan Indonesia atas teritorial perairannya.

Banyaknya dugaan illegal fishing di Laut Natuna Utara menjadi permasalahan kedaulatan Indonesia atas teritori perairannya. Pada periode April hingga Agustus 2023 saja, deteksi AIS menunjukkan terdapat 28 kapal ikan dari Vietnam yang beroperasi di wilayah non-sengketa yang melakukan illegal fishing. IOJI mendeteksi data AIS kapal Vietnam Coast Guard yang posisinya berdekatan dengan Laut Natuna Utara. Data AIS menunjukkan setidaknya terdapat tujuh kapal ikan beroperasi pada Juli 2023 di Laut Natuna Utara yang disertai oleh keberadaan kapal Vietnam Coast Guard di dekatnya. 

KKP, Polairud POLRI, dan BAKAMLA berhasil melakukan penegakan hukum terhadap kapal ikan vietnam yang melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia. Dengan banyaknya ketegangan yang terjadi di kawasan Laut China Selatan artinya kawasan ini terdapat potensi besar baik sumber daya alam dan perdagangan bagi negara-negara di sekitarnya. Indonesia perlu turut berperan dalam dinamika konflik yang ada di kawasan Laut China Selatan. Apalagi dengan adanya pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur yang secara geografis berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan, pemerintah harus memikirkan langkah strategis dari implikasi konflik di kawasan Laut China Selatan.

Indonesia yang baru saja memindahkan ibu kota negara nya ke Kalimantan Timur yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan harus berhati-hati dari potensi gangguan terhadap keamanan dan stabilitas regional. Ketegangan yang terus menerus di kawasan Laut China Selatan dapat mengganggu investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan utama bagi perekonomian global. Banyak negara bergantung pada jalur perairan ini untuk melakukan perdagangan internasional. 

Dengan adanya ketegangan tersebut dapat mengganggu jalur perdagangan dan mempengaruhi konektivitas dan kelancaran transportasi ke dan dari IKN Nusantara. Implikasinya adalah penghambatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah IKN. Konflik di kawasan Laut China Selatan juga berpotensi adanya eskalasi militer, hal ini menciptakan ketidakpastian dan ancaman keamanan yang mengganggu jalannya Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konteks pembangunan IKN Nusantara, konflik di kawasan Laut China Selatan mempengaruhi persepsi resiko bagi investor. Ketidakpastian dan keamanan membuat investor ragu untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk merespon konflik di kawasan Laut China Selatan dan upaya peningkatan kedaulatan Indonesia, penting bagi pemerintah Indonesia dan negara di ASEAN untuk memperkuat diplomasi multilateral agar menghadirkan kekuatan yang bisa menyeimbangkan China. Menjaga keharmonisan dengan Negara China sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan Nasional Indonesia melihat bahwa China adalah faktor kunci dalam sengketa di kawasan Laut China Selatan. Penting juga bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas, terutama di sekitar IKN Nusantara lewat penguatan kerjasama pertahanan regional, pengembangan kemampuan pertahanan nasional, dan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan investasi dan perdagangan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta menjaga kepentingan Indonesia di kawasan Laut China Selatan tetap terjaga. Untuk itu perlu bagi pemerintah Indonesia untuk turut serta berperan dalam dinamika konflik di Laut China Selatan dan mempertimbangkan implikasinya terhadap kepentingan Nasional Indonesia dan pembangunan IKN Nusantara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi resiko dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta kedaulatan Indonesia.

Walaupun Indonesia bukan bagian dari sengketa pada kawasan Laut China Selatan, namun Indonesia memiliki kepentingan nasional pada kawasan Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus turut berperan dan mengamati dinamika yang terjadi di kawasan Laut China Selatan, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan di sekitar wilayah tersebut. Koordinasi antar institusi terkait pada tingkat regional dan nasional. Koordinasi di tingkat nasional, seperti TNI AL, Bakamla RI, POLAIR, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus menjadi fokus pemerintah dalam upaya mempertahankan kepentingan Nasional Indonesia. Sementara itu, upaya merespon konflik di kawasan Laut China Selatan dan upaya peningkatan kedaulatan Indonesia, penting bagi pemerintah Indonesia dan negara di ASEAN untuk memperkuat diplomasi multilateral agar menghadirkan kekuatan yang bisa menyeimbangkan China. 

Menjaga keharmonisan dengan Negara China sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan Nasional Indonesia melihat bahwa China adalah faktor kunci dalam sengketa di kawasan Laut China Selatan. Penting juga bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas, terutama di sekitar IKN Nusantara lewat penguatan kerjasama pertahanan regional, pengembangan kemampuan pertahanan nasional, dan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan investasi dan perdagangan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta menjaga kepentingan Indonesia di kawasan Laut China Selatan tetap terjaga. Masyarakat juga bisa berperan dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia lewat kesadaran akan pentingnya wilayah tersebut bagi kepentingan nasional, mendukung kebijakan pemerintah yang menjaga kedaulatan, serta memberikan informasi dan dukungan moral kepada aparat yang bertugas di wilayah konflik tersebut.