Beberapa permasalahan pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pusat (Jamkesmas, Jampersal, BOK), yang menimpa kabupaten di posisi paling timur Republik ini, hampir sama dengan daerah lain di Indonesia, terutama wilayah kepulauan, yang letak kantor KPPN-nya berada jauh dari wilayah kabupaten setempat. Kendala yang sering terdengar adalah biaya ‘perjalanan’ pengurusannya yang tidak tersedia.
Permasalahan lain terkait Jamkesmas dan Jampersal menurut Kadinkes adalah keharusannya memiliki rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk proses transfer dananya. Bukan masalah besar seharusnya, bila ‘ada’ keberadaan bank plat merah tersebut di kabupaten yang seluruh wilayahnya gunung ini. Sekali lagi diperlukan biaya ekstra untuk keseluruhan biaya ‘administrasi’nya di Jayapura.
Klaim Jampersal di daerah ini tidak melulu dilakukan oleh Bidan. Oleh sebab minimnya tenaga bidan, maka tenaga kesehatan lain, kebanyakan lulusan SPK, ikut melakukan pertolongan persalinan. Hal ini telah menjadi kebijakan khusus di daerah ini terkait Jampersal.
Menurut Bidan Christina Kasipmabin beberapa waktu lalu sempat diselenggarakan sosialisasi terkait BOK, Jamkesmas, dan Jampersal. Sasaran sosialisasi adalah seluruh bidan dan kepala puskesmas di wilayah tersebut.Â
Acara diselenggarakan di Oksibil dengan biaya perjalanan yang tidak ditanggung oleh Dinas Kesehatan. Jadi biaya dari distrik ke Oksibil dibiayai masing-masing petugas. Entah bagaimana mereka mengupayakan biaya perjalanan untuk pembelian tiket pesawat tersebut?
Saat ini juga berlaku Jamkespa (Jaminan Kesehatan Papua), pembiayaan kesehatan yang juga berlaku di seluruh wilayah Papua yang diolah melalui dana otonomi khusus (otsus Papua). Jaminan pembiayaan kesehatan dasar sampai dengan paripurna ini hanya dikhususkan bagi rakyat Papua asli, tak peduli miskin atau kaya. Meski sempat juga terpikir, meski semuanya gratis, untuk apa bila pelayanannya tidak tersedia?
LOCAL WISDOM
Kabupaten Pegunungan Bintang memang terlihat terisolasi dari dunia luar, untuk itu dibutuhkan banyak kemauan dan kemampuan yang ditumbuhkan dari dalam, dari masyarakat Pegunungan Bintang sendiri.
Dalam banyak hal dukun masih sangat berperanan di kehidupan masyarakat. Dukun, mau tidak mau harus dilibatkan dalam pembangunan kesehatan. Satu langkah strategis telah diambil, merekrut tenaga dukun sebagai kader kesehatan, dengan penghargaan yang luar biasa dibanding kabupaten lain.Â
Mereka diberi insentif Rp. 300.000,- per bulan yang diambilkan dari anggaran APBD. Di beberapa kampung dan bahkan distrik, yang tenaga kesehatan tidak tersedia, maka dukun di’ikhlas’kan menjadi penolong persalinan.
Di beberapa tempat pelayanan kesehatan, penulis banyak menjumpai sepinya kunjungan. Dalam beberapa hal tentang sakit dan kesakitan, self efficacy dengan memanfaatkan tanaman obat yang didapatkan dari alam maupun obat bebas pabrikan menjadi pilihan utama masyarakat. ‘Daun Gatal’ misalnya, dipergunakan masyarakat seperti ‘koyo’ yang ditempelkan pada bagian tubuh yang dirasakan capek. Efek yang ditimbulkan adalah gatal-gatal yang pada akhirnya berujung pada hilangnya semua rasa lelah. Rasa-rasanya teman peneliti di Tawangmangu perlu juga mengkoleksi tanaman ajib ini.
