Saksi dalam Perkara Pidana

Bahwa saksi adalah salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibukukan sesuai Pasal 184 Ayat 2 KUHAP. 

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sesuai Pasal 185 Ayat 1 KUHAP. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sesuai Pasal 185 Ayat 2 KUHAP. 

Ketentuan seorang saksi sebagai alat bukti harus disertai alat bukti yang sah lainnya sesuai Pasal 185 Ayat 3 KUHAP. Pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil perkiraan saja bukan merupakan keterangan saksi sesuai Pasal 185 Ayat 5 KUHAP. Berdasarkan Pasal 185 Ayat 6 KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

• Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
• Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
• Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
• Cara hidup dan kesusilaan pada umumnya

Keterangan dari saksi yang tidak diisumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sesuai pasal 185 Ayat 7 KUHAP.

Hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang sesuai Pasal 159 ayat 1 KUHAP. 

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggail secara sah dan saksi dinilai hakim ketua tidak mau hadir, mak hakim ketua sidang dapat memerintahkan saksi tersebut dihadapkan ke persidangan sesuai Pasal 159 Ayat 2 KUHAP.

Saksi dipanggil seorang demi seorang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dan yang pertama-tama didengar keteramgannya adalah korban yang menjadi saksi sesuai Pasal 160 Ayat 1 Huruf A dan B KUHAP. 

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa terncatum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta terdakwa/penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua wajib mendengar keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 160 Ayat 1 Huruf C KUHAP. 

Hakim ketua sidang menanyakan identitas saksi, apakah mempunyai hubungan keluarga, hubungan kerja dan mengenal terdakwa sesuai Pasal 160 Ayat 2 KUHAP. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing Pasal 160 Ayat 3 KUHAP. 

Jika pengadilan menganggap perlu seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan sesuai Pasal 160 Ayat 4 KUHAP.

Jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggal atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya dibacakan sesuai Pasal 162 Ayat 2 KUHAP. 

Bilamana keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sesuai Pasal 162 Ayat 2 KUHAP. 

Apabila keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang sesuai Pasal 163 KUHAP.

Setiap kali seorang saksi memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya keterangan tersebut sesuai Pasal 164 Ayat 1 KUHAP. 

Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi sesuai Pasal 164 Ayat 2 dan 165 Ayat 2 KUHAP. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum khususnya yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun saksi sesuai Pasal 165 Ayat 3 dan 166 KUHAP. 

Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya sesuai pasal 167 Ayat 1 KUHAP. Izin tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang sesuai Pasal 167 Ayat 2 KUHAP. 

Para saksi dilarang bercakap-cakap sesuai Pasal 167 Ayat 3 KUHAP. Dilarang memberikan keterangan sebagai saksi mempunyai hubungan semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa atau suami/isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa sesuai Pasal 168 KUHAP. 

Mereka yang wajib menjaga rahasia karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi Pasal 170 Ayat 1 KUHAP. Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa sesuai pasal 173 KUHAP.

Berdasarkan Buku II MA RI, halaman 35 angka 7 saksi yang beragama Islam mengucapkan lafal

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya

Saksi yang beragama Kristen

Saya Berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya

Saksi yang beragama Hindu

Om Atah Param Wisesa bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya

Saksi yang beragama Budha

Dami Sang Hyang Adi Budha bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya