Politik Dinasti: Kacamata Demokrasi dan Ilusi Oligarki

Sebagian calon yang hadir dalam kontestasi politik Indonesia memiliki indikasi kuat berafiliasi dengan Dinasti politik. Ada beberapa anak pejabat mewarisi kursi kepemimpinan orang tuanya, mulai merangkak dari sektor akar rumput sampai pada permukaan.

Politik Dinasti merupakan suatu sistem adanya relasi kuat hubungan tali darah (KELUARGA) dengan sektor kekuasaan yang mengakar dengan proses peralihan estafet kepemimpinan secara turun temurun guna mempertahankan kekuasaan.

Untuk teknis proses pencalonan ini bersifat normatif melalui mekanisme politik yang berlaku, seperti pencarian suara ke masyarakat melalui kampanye secara masif, pencoblosan suara, hingga pengangkatan pemenang calon. 

Banyak metode yang dilakukan, mulai dari blusukan untuk mendapatkan popularitas, menggunakan platform digital untuk memperkenalkan diri dengan visi misi, bahkan jubah pun menjadi alat hegomoni populis untuk menarik simpati. 

Skema peralihan tahta kekuasaan ini bersifat regeneratif dan fragementatif. Sengaja diturunkan kepada kerabat/keluarga, anak, cucu seperti sistem kerajaan. Tentu barang ini bukan jenis baru dan sering digunakan untuk menyuburkan modal politik calon pengganti. Berbeda ketika peralihan kekuasaan yang tidak didasarkan pada sistem kekerabatan, dia akan merubah silabus yang sudah dirancang berdasarkan kontrak politik. 

Watak kepemimpinan yang dimandatkan kepada keluargapun akan terlihat sama tergantung siapa tokoh awal yang menjabat, bila dari background militer maka penggantinya akan memiliki spektrum militer, begitu juga Agamawan atau masyarakat sipil. 

Dibeberapa Negarapun menggunakan sistem ini, seperti di amerika :

1. Keluarga Bush

Amerika Serikat memiliki banyak sekali dinasti politik. Peter Schweizer menyebut keluarga Bush sebagai "dinasti politik tersukses sepanjang sejarah Amerika Serikat.Keluarga Bush telah menghasilkan dua Presiden (George H.W. Bush dan George W. Bush, masing-masing presiden ke-41 dan 43), satu Gubernur Texas (George W. Bush), satu Gubernur Florida (Jeb Bush), satu Direktur CIA (George H.W. Bush), dan satu Senator A.S. dari Connecticut (Prescott Bush). Selain itu, ada pula pejabat penting seperti Perwakilan A.S., bankir, dan industrialis yang berasal dari keluarga Bush

2. Keluarga Kennedy

Keluarga Kennedy atau klan Kennedy merujuk kepada sebuah keluarga besar keturunan dari Joseph Patrick "Joe" Kennedy, Sr. dan Rose Elizabeth Fitzgerald yang berdarah Irlandia-Amerika. Keluarga ini berpengaruh di bidang pemerintahan dan politik Amerika Serikat terutama di Partai Demokrat. Anggota keluarga Kennedy banyak yang lulusan Universitas Harvard, dan berkontribusi untuk almamater mereka di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy. 

Kekayaan, keglamoran, penampilan mereka yang rata-rata fotogenik, serta keterlibatan mereka secara terus menerus dalam politik telah mengangkat nama keluarga ini hingga mencapai status sebagai sebuah ikon lebih dari setengah abad belakangan ini. Julukan yang kadang-kadang diberikan kepada keluarga Kennedy adalah "Keluarga Kerajaan Amerika".

Atau melirik ke Negara Indonesia ada beberapa nama yang sudah naik ke panggung politik seperti :

1. Pasangan calon wali dan wakil wali kota Medan nomor urut 02 Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman. Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

2. Pasangan calon wali dan wakil wali kota Surakarta nomor urut 01 Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa. Gibran adalah anak Presiden Jokowi.

3. Pasangan calon wali dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 03 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Pilar merupakan anak dari calon Bupati Serang petahana, Ratu Tatu Chasanah. Sementara Ratu Tatu adalah adik kandung dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus ipar dari Wali Kota Tangerang Selatan saat ini, Airin Rachmi Diany.

4. Pasangan calon wali dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 02 Siti Nur Azizah-Ruhamaben. Siti Nur Azizah merupakan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

KACAMATA DEMOKRASI

demokrasi tidak membahas secara rigit apakah politik dinasti merupakan hal yang dilarang. Semua sah secara hukum dan warga negara berhak berpartisipasi. Tidak ada dasar hukum yang melarang anak dari bupati, gubernur dan presiden dilarang untuk mengikuti kompetisi pemilu.

Berbeda dengan monarki seperti di Inggris yang peralihan kekuasaan dimandatkan kepada keluarga atau Kesultanan UtsmaniyahUtsmaniyah yang memberikan tongkat kekuasaan kepada anaknya di periode lampau. 

Demokrasi menekankan semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan untuk memilih dan dipilih. 

Tetapi secara etika dan moralitas justru akan mendekonstruksikan nilai dari pada demokrasi itu sendiri. Hak untuk mencalonkan diri menjadi pejabat pemerintah pun gugur karena kalah oleh citra figur yang sudah didesain oleh keluarga petahana. 

Perdebatan Gagasan pembangunan dan  iklim intelektual jadi tidak terbangun, hal itu hanya bersifat formalitas dan prosedural saja. Selebihnya elektabilitas sudah ditentukan melalui lembaga survey dan transaksi modal dibalik meja. Tentu kuasa tersebut tidak menjamin apakah dia berkompeten, atau justru kurang kepekaannya dalam melihat persoalan yang terjadi dimasyarakat.

Anatomi Dinasti ini merupakan pandemi yang menular karena terus digunakan oleh sekelompok penguasa untuk melakukan ekspansi secara radikal.

Ini menghambat regenerasi kepemimpin bangsa karena calon pemimpin yang memiliki kompetensi integritas, memiliki komitmen dan gagasan pada perubahan justru putus dan terhenti karena malpraktik yang terus diperbaharui.

 Dia memiliki konsekuensi logis dan output negatif yang sangat besar, probability untuk korupsi pun dapat terlihat secara nyata. 

Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan

1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruit partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, "darah hijau" atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di pusaran elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme 

ILUSI OLIGARKI

Masyarakat seolah-olah merayakan pesta rakyat, pesta demokrasi, memilih langsung bakal calon sesuai dengan hati nurani, para calon merupakan representasi dari masyarakat daerah yang memiliki tekat untuk melakukan perubahan.

Proses pemilihan ini sesuai dengan asas demokrasi yaitu Jurdil dan Luber. tetapi dibalik itu semua, tokoh tersebut merupakan pilihan menu para oligarki. 

Pejabat daerah yang memegang kekuasaan wilayah hanya sekedar boneka yang diperalat,walaupun kemasannya dinasti politik, tetap ada kelompok tertentu yang memainkan skenario. Seperti catur, raja dan ratu beserta pionnya dimainkan didepan layar, dibalik itu ada satu orang yang punya modal dan strategi. 

Michael foucalut melihat bahwa oligarki ini memiliki korelasi kuat antara kekuasaan budaya, politik dan relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi, maka sangat mudah bagi oligarki untuk mempermanenkan politik Dinasti sesuai hasil bargaining consensus. 

Daftar Pustaka :

1.Joseph Curl (January 20, 2005). "Rise of 'dynasty' quick, far-reaching". The Washington Times. Archived from the original on 2006-03-19.

2.nasional.tempo.co/amp/1413795/dinasti-politik-ramaikan-pilkada-2020-ini-daftarnya