Bappenas Bersama UR Berupaya Tekan Tingkat Ketimpangan

Riau mendapat kunjungan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE., MUP., Ph.D  pada hari kamis (4/11/2017). Dalam kunjungannya kali ini ke Riau, Menteri PPN memberikan kuliah umum kepada mahasiswa bidikmisi dan umum di Auditorium Sutan Balia, FISIP, UR. Kuliah umum kali ini Kepala Bappenas Republik Indonesia mengungkit isu yang sedang hangat-hangatnya, yaitu PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN.

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal II tahun 2017 ini telah tumbuh sebesar 5. 01 persen (BPS). Artinya bangsa ini sedang menata perekonomian menuju ke arah yang lebih baik. Namun  hal tersebut menjadi percuma saja bila pertumbuhan ekonomi naik tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tentu hal ini akan membuat ketimpangan, ujar Menteri PPN RI.

Dalam kuliah umum ini, Bapak Menteri mengatakan ada beberapa yang menjadi fokus bagi pemerintah dalam pembangunan nasional pada 2018. Pertama, pembangunan infrastruktur dengan dana yang fantastis Rp. 409 Triliun. Kedua, pengurangan kemiskinan serta kesenjangan, Rp. 292, 8 Triliun. Ketiga, perluasan kesempatan kerja dana yang akan dialokasikan mencapai Rp. 440, 9 Triliun.

Untuk mendorong penurunan ketidakmerataan, Bappenas memberlakukan lima kebijakan. Pertama, menurunkan angka stunting melalui peningkatan pelayanan dasar publik di tingkat lokal, seperti air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, pelayanan kesehatan. Kedua, menurunkan kemiskinan lewat stabilitas harga pangan,pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran  (program-program bantuan sosial). Ketiga, memberikan peluang pekerjaan lewat peningkatan keahlian dan sertifikasi, magang, komitmen tentang industri, dan investasi yang menyerap tenaga kerja besar. Keempat, menurunkan ketimpangan kekayaan lewat pajak/subsidi, program animasi yang efektif, penuntasan NIK, kredit UMKM pertanian dan perikanan. Kelima, menguatkan industri berbasis rakyat lewat penguatan industri kecil strategis, memaksimalkan potensi lokal perhutanan sosial, reforma agraria, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, pengembangan destinasi wisata.

(Sumber Gambar: Humas UR)

Tidak sampai disitu, pemerintah melalui Bappenas mendorong menurunkan angka kemiskinan melalui tiga kebijakan. Pertama, jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, seperti halnya bantuan pendidikan untuk 19, 7 juta anak usia sekolah. Perluasan kepersetaraan jaminan kesehatan dan jamsostek, rastra/bantuan pangan non-tunai, dan bantuan iuran kesehatan bagi 92, 4 juta penduduk miskin. 

Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses pelayanan kesehatan untuk kurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur, air, minum, jalan dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan bantuan rumah susun, penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi seperti akses UMKM untuk mendapat kredit, perbaikan, tata kelola, dan kelembagaan koperasi, fasilitas, sertifikasi, standarisasi, merek, dan pengemasan, registrasi usaha skala mikro dan kecil.

Bahkan pemerintah bersinergi mengurangi pengangguran melalui program vokasi berbasis kompetensi. Dengan pengembangan pendidikan sekolah menengah kejuruan, pengembangan balai latihan kerja, pendidikan tinggi vokasi.

Untuk mewujudkan pengurangan pengangguran ada lima faktor kunci yang berpengaruh, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, jejaring sosial, finansial serta infrastruktur. Bila lima faktor kunci ini dapat kita kuasai bukan tidak mungkin Indonesia mampu mengatasi pemerataan ekonomi di negeri ini.