Mohon tunggu...
Aditya Pratama
Aditya Pratama Mohon Tunggu... Mahasiswa - Akademisi

Empowering Youth, Shaping Tomorrow: Positive in Action, Strong in Character

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pergeseran Prioritas Nasional : Program Makan Bergizi Gratis menjadi Prioritas Utama dalam Arah Kebijakan BPP RI tahun 2026

1 Februari 2025   18:21 Diperbarui: 1 Februari 2025   18:21 144
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Oleh: Aditya Pratama

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep Indonesia Emas 2045 telah menjadi visi besar pembangunan nasional. Salah satu aspek utama dari visi ini adalah investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang selama ini dianggap sebagai fondasi utama bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun, arah kebijakan nasional kini menunjukkan pergeseran prioritas, dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mengambil posisi sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Pergeseran ini memunculkan pertanyaan fundamental: Apakah kebijakan ini dapat menjadi fondasi ekonomi berkelanjutan, ataukah justru menggeser fokus dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang lebih luas?

Pergeseran Prioritas: Dari Pendidikan dan Kesehatan ke Makan Bergizi Gratis

Pendidikan dan kesehatan telah lama menjadi sektor prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun oleh Bappenas, kedua sektor ini dianggap sebagai kunci utama dalam membangun daya saing bangsa. Namun, arah kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) Republik Indonesia menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan sektor pendidikan dan kesehatan dalam beberapa tahun ke depan.

Program ini bertujuan untuk memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak sekolah dengan harapan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Pemerintah berargumen bahwa peningkatan asupan gizi akan berkontribusi pada peningkatan daya pikir dan produktivitas masyarakat di masa mendatang. Namun, dengan bergesernya anggaran dari pendidikan dan kesehatan ke sektor nutrisi, apakah dampaknya akan lebih positif atau justru menimbulkan tantangan baru?

Implikasi Ekonomi dari Pergeseran Prioritas

Secara makroekonomi, kebijakan makan bergizi gratis berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian dan industri pangan dalam negeri. Dengan adanya permintaan besar untuk produk makanan sehat, rantai pasok domestik dapat mengalami peningkatan, sehingga menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan World Bank (2024) - Indonesia Economic Prospects, peningkatan investasi dalam sektor pertanian dan pangan dapat berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Namun, dari perspektif anggaran negara, pergeseran ini juga dapat menimbulkan risiko jika tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan fiskal yang tepat. Laporan Kementerian Keuangan RI (2024) menyoroti bahwa pengeluaran besar untuk program sosial yang tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat mengarah pada ketidakseimbangan fiskal. Jika pendidikan dan kesehatan tidak lagi menjadi prioritas utama, pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia (human capital) mungkin akan mengalami perlambatan dalam jangka panjang.

Tantangan dalam Implementasi Program

Meskipun Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terdapat beberapa tantangan besar dalam implementasinya:

  1. Ketersediaan Anggaran: Dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk MBG, sektor pendidikan dan kesehatan mungkin akan mengalami pengurangan subsidi atau program strategis lainnya.

  2. Efisiensi Distribusi: Rantai distribusi makanan bergizi harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.

  3. Efek Jangka Panjang: Fokus utama pembangunan ekonomi harus tetap pada peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang baik, bukan hanya melalui pemberian makanan bergizi semata.

Sinergi atau Pergeseran yang Berisiko?

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak di usia sekolah. Namun, pergeseran anggaran dari pendidikan dan kesehatan ke program ini memunculkan kekhawatiran terkait strategi pembangunan jangka panjang. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, pergeseran prioritas ini dapat berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia yang seharusnya menjadi fokus utama Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai keseimbangan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi juga berkontribusi terhadap produktivitas nasional. Dengan perencanaan yang matang dan sinergi antara berbagai sektor, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan prioritas lain yang telah lama menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Referensi

  1. Bappenas RI (2023). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

  2. Kementerian Keuangan RI (2024). Outlook Fiskal dan Prioritas Anggaran 2025: Transformasi Kebijakan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.

  3. Bank Indonesia (2023). Laporan Perekonomian Indonesia: Stabilitas Makroekonomi dalam Kebijakan Pembangunan SDM.

  4. World Bank (2024). Indonesia Economic Prospects: Investment in Human Capital for Sustainable Growth.

  5. OECD (2023). Economic Policy Reforms: Indonesia's Strategy for Inclusive Growth.

  6. UNDP Indonesia (2023). Human Development Report: The Role of Education, Healthcare, and Nutrition in Economic Growth.

  7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (2024). Strategi Pembangunan SDM dalam Indonesia Emas 2045.

  8. Kementerian Kesehatan RI (2024). Transformasi Kesehatan Nasional: Prioritas Kebijakan dan Dampaknya terhadap Perekonomian.

  9. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (2024), terkait investasi SDM, kebijakan gizi nasional, dan pertumbuhan ekonomi.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun