Mohon tunggu...
Aditya Pratama
Aditya Pratama Mohon Tunggu... Mahasiswa - Akademisi

Empowering Youth, Shaping Tomorrow: Positive in Action, Strong in Character

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pergeseran Prioritas Nasional : Program Makan Bergizi Gratis menjadi Prioritas Utama dalam Arah Kebijakan BPP RI tahun 2026

1 Februari 2025   18:21 Diperbarui: 1 Februari 2025   18:21 144
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ketersediaan Anggaran: Dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk MBG, sektor pendidikan dan kesehatan mungkin akan mengalami pengurangan subsidi atau program strategis lainnya.

  • Efisiensi Distribusi: Rantai distribusi makanan bergizi harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.

  • Efek Jangka Panjang: Fokus utama pembangunan ekonomi harus tetap pada peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang baik, bukan hanya melalui pemberian makanan bergizi semata.

  • Sinergi atau Pergeseran yang Berisiko?

    Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak di usia sekolah. Namun, pergeseran anggaran dari pendidikan dan kesehatan ke program ini memunculkan kekhawatiran terkait strategi pembangunan jangka panjang. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, pergeseran prioritas ini dapat berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia yang seharusnya menjadi fokus utama Indonesia Emas 2045.

    Untuk mencapai keseimbangan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi juga berkontribusi terhadap produktivitas nasional. Dengan perencanaan yang matang dan sinergi antara berbagai sektor, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan prioritas lain yang telah lama menjadi pilar utama pembangunan nasional.

    Referensi

    1. Bappenas RI (2023). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    2. Kementerian Keuangan RI (2024). Outlook Fiskal dan Prioritas Anggaran 2025: Transformasi Kebijakan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.

    3. Bank Indonesia (2023). Laporan Perekonomian Indonesia: Stabilitas Makroekonomi dalam Kebijakan Pembangunan SDM.

    4. World Bank (2024). Indonesia Economic Prospects: Investment in Human Capital for Sustainable Growth.

    5. HALAMAN :
      1. 1
      2. 2
      3. 3
      Mohon tunggu...

      Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
      Lihat Kebijakan Selengkapnya
      Beri Komentar
      Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

      Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
    LAPORKAN KONTEN
    Alasan
    Laporkan Konten
    Laporkan Akun