Mencermati Peran Pemerintah dalam Menjaga Keberlangsungan Sumber Air Tanah

Agar kegiatan reboisasi dan pembuatan bendungan, embung dan danau buatan dapat dilaksanakan secara sistematis, perlu kiranya Pemerintah mengalokasikan pendanaan atas kegiatan dimaksud dalam APBN dan APBD.

Hal lain yang juga perlu dilakukan secara serius dan perlu ketegasan dari pemerintah adalah membuat regulasi terhadap normalisasi daerah-daerah yang dijadikan tempat atau konservasi hutan sebagai area penangkap hujan dan sebagai sumber persediaan air tanah. 

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus tegas dalam menjaga daerah hijau agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri.

https://uptdpab-mamujutengah.com

Di sisi lain, sesuai regulasi yang ada sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana dalam pengendalian pemanfaatan air tanah dan permukaan, Pemerintah dapat memungut pajak atas kegiatan dimaksud. 

Pengenaan pajak pemanfaatan air tanah dan air permukaan ini bertujuan agar infividu, masyarakat dan industri tidak menggunakan air tanah secara berlebihan sehingga merusak ekosistem air.

Pengaturan atas Pajak Air Tanah (PAT) ini ada pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dalam Undang-Undang ini diatur pula tentang dasar pengenaan PAT, nilai perolehan, harga air baku, bobot penghitungan air tanah dan juga Tarif PAT.

Diharapkan dengan pengenaan PAT atau Pajak Air Tanah ini, menjadikan individu, masyarakat dan sektor industri dapat memanfaatkan air tanah secara bijak. Hasil pendapatan PAT dapat digunakan sebagai sumber pendanaan reboisasi ataupun pembuatan/rehabilitasi/pengembangan embung, danau buatan ataupun bendungan. 

Hal lain yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam melakukan pemungutan PAT adalah terbuka dan transparansi dalam penghitungan, serta melakukan pengawasan dan audit secara rutin kepada wajib pajak air tanah guna menghindari upaya penipuan laporan penggunaan air baku atau air tanah. 

Sumber :