29 Mei 2006. Tanggal keramat yang takkan mudah dihapus dari memori puluhan ribu warga Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Tepat 8 tahun sudah peristiwa Lumpur Lapindo itu terjadi, dan sampai dengan hari ini ternyata penderitaan korban belum juga berlalu.
Memang, sudah ada tindakan yang dilakukan baik atas nama pemerintah ataupun PT Lapindo Brantas untuk menanggulangi dampak kecerobohan teknis yang menyengsarakan masyarakat Sidoarjo tersebut. Namun hingga hari ini teriakan warga yang menjadi korban tak juga surut.
[caption id="attachment_326482" align="aligncenter" width="630" caption="Dampak dahsyat malapetaka Lapindo Brantas (Sumber: http://www.nature.com/)"][/caption]
Bertepatan dengan 8 tahun Lumpur Lapindo, yang jatuh kemarin (29/05) calon presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah yang mengalami kemalangan tersebut. Di sana Jokowi menandatangani kontrak politik dengan korban Lumpur Lapindo.
Isi kontrak politik tersebut di antaranya jaminan bagi warga miskin untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, jaminan pekerjaan, serta penyelesaian kasus lumpur Lapindo.
[caption id="attachment_326484" align="aligncenter" width="600" caption="Jokowi menerima lumpur dari Korban Lumpur Lapindo (Sumber metrotvnews.com)"]
"Dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara lupakan rakyat, ujar Jokowi di hadapan ribuan warga yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo." (Lihat republika.co.id --> http://bit.ly/SjotAo)
Dalam kontestasi Pilpres saat ini, sukar bagi akal sehat untuk tidak menyebut nama Aburizal Bakrie. Sedianya mengajukan diri sebagai calon presiden, namun hasil kalkulasi akhir menempatkan Partainya menjadi 'hanya' sebagai pendukung koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Nama Bakrie sudah terlanjur bergandengan dengan Lumpur Lapindo, dan memang kala malapetaka itu terjadi, posisinya menguntungkan. Menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Aburizal memanfaatkan keberadaannya dalam pemerintahan untuk mengelak dari tanggung jawab penuh, dan sebagaimana kita tahu malapetaka Lumpur Lapindo berakhir sebagai 'Bencana Alam', bukan Kelalaian Manusia.
[caption id="attachment_326487" align="aligncenter" width="565" caption="Aburizal Bakrie (Sumber: tribunnews.com)"]
Lalu, meski sudah tidak menjabat sebagai menteri, ia duduk sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai dengan raupan suara tertinggi kedua setelah Partai Demokrat, pemenang Pemilu 2009. Dan sebagai orang nomor satu di Partai Pohon Beringin yang tergabung dengan Setgab Koalisi Demokrat, ia masih mendapatkan keistimewaan, sehingga pada akhirnya lagi-lagi ia berhasil menghindar dari pertanggungjawaban penuh atas dampak Lumpur Lapindo.
Bagaimana dengan Pilpres 2014 kali ini? Tentunya ia masih memburu keistimewaan untuk dapat lepas tangan atas Lumpur Lapindo (lagi). Dan tak ada jalan lain selain menjadi bagian dari tampuk kekuasaan. Ia harus merapat ke Istana untuk mendapatkan kekebalan itu. Setelah upaya koalisi dengan PDIP membentur dinding, akhirnya ia melipir ke kubu Prabowo Subianto.
