Kebangkitan Ekonomi Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok adalah negara yang saat ini disebut sebagai emerging power terbesar di kawasan Asia Pasifik, hal ini karena Tiongkok berhasil meningkatkan perekonomian negaranya dengan berbagai cara. Pada awalnya setelah revolusi komunis yang dibawakan oleh Mao Tse Tung di tahun 1949, Tiongkok menjadi negara yang tertutup dan belum mampu mengembangkan perekonomian secara besar-besaran. Namun saat kepemimpinan dipegang oleh Deng Xiaoping, Tiongkok mulai berubah sedikit demi sedikit menjadi negara yang lebih baik, berbagai transformasi telah dilakukan oleh Deng Xiaoping seperti pada bidang pertanian, saat masa kepemimpinannya dia membagikan lahan kelompok petani kepada masing-masing kepala rumah tangga dan para petani setiap tahunnya tidak lupa diupah berdasarkan seberapa banyak mereka menanam pada lahan yang dimiliki. Perubahan selanjutnya dilakukan pada bidang insudtri, untuk meningkatkan perkembangan industri di negaranya, Deng Xiaoping memberikan pajak yang rendah dengan aturan usaha yang dipermudah dengan tujuan agar produksi barang semakin meningkat. Setelah industri terbangun, Tiongkok mencoba untuk menarik para investor asing ke negaranya dan mengubah beberapa lahan pertanian yang sangat luas menjadi area industri, hal ini dilakukan agar tenaga kerja dari negara mereka dapat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sekaligus mengurangi angka pengangguran. Tujuan lain pemerintah Tiongkok menarik investor asing adalah untuk modernisasi yang dapat dilakukan dengan mendapatkan pengetahuan dari tenaga ahli yang didatangkan dari luar negaranya. Dalam bidang pendidikan, langkah Tiongkok untuk mengurangi jumlah orang yang buta huruf adalah dengan melakukan program wajib belajar dalam program pendidikan dasar sembilan tahun pada 1986. Dimulai saat masa kepemimpinan Deng Xiaoping inilah Tiongkok menjadi negara yang terbuka dan mendukung penjualan produk dari perdagangan domestik menuju perdagangan internasional  (Santoso, 2017).
Kebangkitan ekonomi Tiongkok terlihat jelas pada abad ke 21 ini, dengan reformasi yang dilakukan akhirnya mampu memperkuat ekonomi mereka. Pada tahun 2010 peningkatkan ekonomi yang didapatkan oleh Tiongkok sebesar US$ 5,88 triliun, hal ini naik sebesar 16 kali dibandingkan pada saat tranformasi ekonomi dilakukan mulai tahun 1978 (Masa kepemimpinan Deng Xiaoping). Pencapaian lainnya yang berhasil didapatkan oleh Tiongkok yaitu pada tahun 2011, Tiongkok disebut sebagai negara industri terbesar yang dapat melampaui Amerika Serikat terutama pada bidang manufaktur seperti ponsel, mobil, dan komputer. AS juga mempercayakan pembuatan komponen produk di Tiongkok karena biayanya yang terbilang cukup murah dengan kualitas yang baik. Di saat yang sama, perekonomian Tiongkok naik hingga 9% dan menempati posisi kedua sebagai negara dengan ekonomi terbesar dibawah negara Amerika Serikat  (Planifolia, 2017).
Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok
Beberapa tahun belakangan ini, persaingan antar kedua negara dapat dilihat dengan sangat jelas baik dari persaingan ekonomi dan militer. Sebagai contoh pada tahun 2018 lalu telah terjadinya perang dagang antara AS-Tiongkok, hal ini bermula ketika Amerika Serikat di kepemimpinan Donald Trump mulai menaikkan bea masuk untuk berbagai produk impor dari Tiongkok dan hal tersebut dibalas dengan hal yang sama oleh negara Tiongkok. Sampai saat ini rivalitas kedua negara masih terus berlanjut, beberapa faktor penyebab diantaranya :
1) Liberalisme vs Komunisme
Negara Amerika Serikat adalah negara yang memegang paham Liberal, secara singkat liberal berarti bebas artinya seseorang bebas untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, serta mengekspresikan dirinya. Paham ini sangat menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak, hal ini tercermin dari sistem pemerintahan yang dianut yaitu demokrasi. Berbeda dengan AS, Tiongkok memakai paham komunis yang menganggap bahwa kepemilikan pribadi adalah kepemilikan publik yang merujuk terutama pada lahan dan sumber daya alam. Negara memiliki otoritas tertinggi dan kekuatan absolut. Wajah negara terefleksikan kepada pemimpinya, sehingga paham ini akan dekat dengan yang namanya kediktatoran. Dalam sejarah dunia kita mengetahui bagaimana panjangnya rivalitas antara dua negara superpower saat itu yaitu USSR dan USA. Persaingan yang terjadi pada masa perang dingin adalah persaingan ideologi antara komunis dan liberal yang akhirnya dimenangkan oleh Amerika Serikat setelah runtuhnya negara komunis Uni Soviet.
Persaingan antar ideologi berpotensi akan berlanjut hingga masa yang sekarang. Sebagai salah contoh yang mengindikasikan bahwa potensi persaingan ideologi ini masih ada adalah dalam pidatonya pada tahun 2020 lalu presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping berpidato dan menyampaikan kepada dunia bahwa keberhasilan mereka menangani pandemi Covid-19 adalah berkat sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok, sentralitas kekuasaan PKT yang disampaikan oleh Xi Jinping seakan sebagai ajakan agar negara-negara di dunia beralih memegang paham komunis agar dapat mengatasi berbagai permasalahan di negaranya  (CNN, 2020).
2) Peningkatan Kapasitas Militer Tiongkok
Kebangkitan ekonomi Tiongkok berdampak positif bagi kelangsungan negara mereka, pendapatan yang didapatkan dapat dialokasikan secara bertahap dan meningkat untuk belanja militer. Pada tahun 2010 Tiongkok menggelontorkan dana belanja militer sebesar US$ 119 miliar, di tahun 2011 sebesar US$ 91,5 miliar, tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup tajam sampai US$ 166 miliar, dan ditahun 2013 belanja militer Tiongkok mencapai angka US$ 188 miliar  (Fathun, 2016). Tiongkok terus memperbarui kekuatan militer mereka dengan menghadirkan teknologi modern salah satu contohnya yaitu pada tahun 2013 Tiongkok menguji peningkatan kapal selam kelas JIN (Type 094) yang bertenaga nuklir dan kapal selam rudal balistik dengan kelas Shang (Type 093). Bahkan berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tahun 2021 tentang negara mana saja di Asia yang memiliki nuklir. Diketahui bahwa senjata nuklir yang dimiliki Beijing mencapai 350 unit. Ini merupakan kenaikan sebanyak 30 unit bila dibanding tahun 2020 lalu yang berada di angka 320  (Sorongan, 2021).
3) Sengketa di Laut China Selatan
