Pemerintahan Presiden Jokowi dan Kekhawatiran tentang Love Bombing

Love bombing adalah bentuk pelecehan psikologi dan emosional yang dilakukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan kepada pasangan. Love bombing bisa menjadi upaya manipulasi untuk mengendalikan pasangan.

Tanda-tandanya love bombing diantaranya adalah  memberikan hadiah berlebihan, seperti karangan bunga, tas setiap hari, atau tiket liburan ,pujian berlebihan ,mengkomunikasikan perasaan secara berlebih , mengharapkan masa depan terlalu dini , tidak menghormati batasan yang kamu tetapkan , mencoba mengontrol aspek-aspek penting dalam hidupmu, seperti dengan siapa kamu boleh bergaul atau bagaimana kamu menghabiskan waktu luang , mudah marah saat kamu menetapkan batasan dan menjauhkanmu dari keluarga dan teman.

Dan ternyata gejala Love bombing ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antara pasangan kekasih . Love bombing juga bisa berlaku dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dan dengan love bombing ini, sebuah pemerintahan bisa mendapatkan rasa  kepercayaan yang besar, dari rakyatnya . Mendapatkan approval ratting yang tinggi. Rakyat seperti dininabobokan dengan fasilitas  dan kemajuan   meski semu yang sebenarnya dalam jangka panjang  rakyat dalam masalah besar. Bahkan hingga ke anak cucu nanti.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa berbagai perubahan signifikan di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat populis dan pro-rakyat. Di antaranya, pembangunan infrastruktur masif, program bantuan sosial, dan reformasi di berbagai sektor. Namun, di balik keberhasilan tersebut, ada kekhawatiran mengenai fenomena "love bombing" dalam politik, di mana kebijakan-kebijakan yang terlihat menguntungkan rakyat dapat digunakan untuk memanipulasi emosi masyarakat dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang lebih mendalam.

Salah satu contoh yang mencolok adalah program pembangunan infrastruktur yang masif, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan di berbagai daerah. Proyek-proyek ini memang membawa manfaat nyata, seperti peningkatan konektivitas dan percepatan ekonomi regional. Namun, kritik muncul bahwa pembangunan yang begitu cepat sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial jangka panjang. Fenomena love bombing bisa terlihat ketika masyarakat begitu terpikat oleh manfaat langsung dari infrastruktur ini sehingga mereka cenderung mengabaikan atau bahkan menoleransi masalah lain, seperti perusakan lingkungan atau ketimpangan ekonomi yang mungkin ditimbulkannya.

Kebijakan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 juga menjadi contoh yang relevan. Pemerintah Jokowi meluncurkan berbagai program bantuan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk membantu masyarakat yang terdampak. Bantuan ini sangat diperlukan dan sangat membantu masyarakat miskin dalam menghadapi krisis. Namun, ada kekhawatiran bahwa program-program ini juga dapat digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan popularitas pemerintahan. Fenomena love bombing dalam konteks ini dapat terjadi jika masyarakat menjadi terlalu bergantung pada bantuan tanpa melihat solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri.

Kekhawatiran utama dari love bombing adalah bahwa masyarakat bisa menjadi kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan populis digunakan secara berlebihan, ada risiko bahwa publik akan lebih fokus pada manfaat jangka pendek dan mengabaikan masalah struktural yang lebih mendalam. Misalnya, sementara perhatian tertuju pada proyek-proyek besar atau bantuan sosial, isu-isu seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau kebijakan ekonomi yang tidak inklusif mungkin mendapat perhatian yang lebih sedikit.

Dan salah satu bentuk love bombing terakhir yang kembali mau dipratekkan pemerintah  adalah mengkondisikan Pilkada serentak 2024 menjadi arena bagi orang-orang yang telah disiapkan pemerintah dengan mitra koalisi gemuknya  yang dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasan. Meski Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan kepada prinsip keadilan bagi rakyat dengan putusannya , pemerintah dengan bersama tim koalisinya  di DPR sehari kemudian berusaha membatalkannya  lagi. Untung usaha itu gagal. Karena rakyat yang digerakkan elemen  mahasiswa, pelajar, artis, komika, buruh dan semua elemen masyarakat  yang kritis menyadari dan menggagalkan upaya anti demokrasi tersebut.

Meskipun kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi membawa banyak manfaat nyata bagi masyarakat, penting untuk tetap waspada terhadap potensi love bombing dalam politik. Masyarakat harus terus mengembangkan sikap kritis dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan demikian, keseimbangan antara kepuasan jangka pendek dan kesejahteraan jangka panjang dapat tetap terjaga, dan pemerintah dapat terus dipantau dengan akuntabilitas yang kuat.