Kebijakan One Malaysia Public Policy

Sepertinya patut diketahui bagi masyarakat di Indonesia bahwa negara yang sering kali konflik dengan Indonesia, Malaysia merupakan negara yang memiliki kebijakan yang dianggap rasis. Hal tersebutt jelas tergambarkan dari berbagai kebikjakan-kebijakan yang ada di negara tersebut. Keragaman masyarakat Malaysia yang terdiri dari Ras Melayu, Cina dan India ini memiliki segudang kebijakan yang membuat negaranya terlibat dalam konflik rasial. Pada tahun 1969 terjadi krisis antara suku bangsa Melayu dan suku bangsa non-Melayu yakni suku bangsa Cina. Hal tersebut terjadi karena kebijakan yang dibuat dan disepakati sebelumnya dalam pembagian konstitusional danggap tidak efektif. Sebelum Inggris melepaskan Malaysia sejarah penuh dibuatlah kesepakatan dalam pembagian secara konstitusional. Kebijakan tersebut diantaranya adalah memberikan previllage kepada masyarakat Melayu untuk memegang politik, agaman dan menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional dan memberikan previllage kepada Cina dan India dalam bidang perekonomian.

Namun kebijkan tersebut dirasa tidak efektif bagi masyarakat Melayu karena terjadi kesenjangan dalam ekonomi dimana masyarakat Melayu sulit memasuki bidang perekonomian. Setelah itu pada tahun 1971 Tun Abd Razak mengajukan proposal mengenai kebijakan perekonomian yaitu NEP (New Economy Programme). Initi dari NEP adalah mengentaskan kemiskinan dan juga menghapuskan sistem ekonomi yang berdasarkan ras. Pada kenyataannya penerapan NEP ini justru mendukung masyarakat Melayu. Dimana masyarakat melayu diberikan bantuan dalam bidang bisnis dan pendidikan sehingga mereka dapat mensejahterahkan kehidupannya. Banyak kalangan menilai tujuan NEP adalah membuat meningkatkan taraf hidup masyarakat melayu yang masih dibawah garis kemiskinan. Lalu dalam perkembangannnya saat ini pemerintah Malaysia berfikir untuk membuat suatu formula kebijakan dalam menyatukan masyarakatnya dalam memperkokoh negara dalam mengahadapi globalisasi demi pencapaian nasional. Pada tahun 2008 pemerintah Malaysia memiliki satu kebijakan baru yang di kenal dengan kebijakan One Malaysia. Kebijakan ini disuarakan oleh perdana menteri Malaysia Sri Mohd Najib Bin Tun Abd Razak saat ia terpilih menjadi perdana menteri Malaysia yang ke-6. Perdana menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa Malaysia memiliki mimpi (Malaysia has a dream) dan untuk mencapai impian tersebut pemerintah membutuhkan seperangkat kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Maka pada tanggal 16 September 2008 perdana menteri Abdul Razak memperkenalkan "One Malaysia Public Policy"sebagai seperangkat kebijakan dalam negeri pemerintah Malaysia.

"1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan dikalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia"[1]

- Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak -

Perdana Menteri Malaysia

Pemerintah Malaysia melalui kepemimpinan perdana menteri Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak mengeluarkan suatu formula kebijakan publik yang didasarkan untuk memupuk semangat perpaduan bagi rakyat Malaysia dan suatu formula yang akan membantu untuk mencapai aspirasi negara, yaitu tercapainya Wawasan 2020 dimana Malaysia bergerak menjadi negara maju di kawasan Asia Tenggara. Perdana Menteri Tun Abdul Razak menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan One Malaysia ini bukanlah suatu formula kebijakan yang baru bagi masyarakat Malayasia dan negara Malaysia melainkan suatu formula kebijakan untuk melengkapi kebijakan-kebijakan yang telah ada dalam dasar-dasar konstitusi.

Pada dasarnya kebijakan ini merupakan kebijakan yang dianggap dapat menjembatani konflik yang terjadi antar suku bangsa di Malaysia. Kebijakan one Malaysia diharapkan dapat menghapus adanya ketimpangan sosial yang terjadi dnegan menghapuskan perbedaan. Tapi pertanyaan yang muncul di kalangan pejabat tinggi serta kritikus di Malaysia adalah apakah kebijakan ini efektif?

Setelah 2 tahun penerapannya memang terdapat perbedaan yang terjadi ditengah masyrakat. Namun rasanya pemerintah Malaysia sendiri belum menerapkannya diberbagai sektor karena dapat dilihat dalam sektor pendidikan sendiri masih adanya perbedaan yang terjadi antara etnis bangsa Melayu, Cina dan India.