Pasar Tenaga Kerja dan Distribusi Pendapatan

DEFINISI

Secara sederhana,distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis, sebagai penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaanbarang, jasa, dan bidang niaga, sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan, sebagai suatu ukuran yang digunakan untuk melihat penyebaran pendapatan atau pemerataan hasil pembangunan di suatu daerah atau negara. 

Jenis 

 1. Distribusi  Pendapatan  Perorangan 

2.  Distribusi Fungsional  

3.  Distribusi Regonal

Tujuan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

2. Meningkatkan stabilitas ekonomi 

3.  Meningkatkan  efisiensi  ekonomi 

Faktor 

1. Faktor Produksi 

2. Kebijakan  Pemerintah 

3. Struktur Pasar 

4. Faktor Sosial Budaya 

Indikator Pengukuran Distribusi Pendapatan

1. Indikator Lorenz

Sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total

yang benar - benar mereka terima  selama  periode tertentu, misalnya   1 tahun. 

2. Gini Ratio 

keduanya memiliki hubungan yang erat karena gini ratio didasarkan pada kurva lorenz, suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai gini ratio mendekati 0 ( nol ). Sebaliknya suatu distribusi pendaatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai gini ratio-nya mendekati satu (1). Sebagai patokan : 

• Gini Ratio  <0,4   : ketimpangan pendapatan  rendah. 
• Gini Ratio ,4 - 0,5   : ketimpangan  pendapatan sedang 
• Gini Ratio > 0.5  : Ketimpangan  pendapatan  tinggi

jenis  gini  ratio  : 

1.  Indeks Penduduk Misin - Kaya  ( menggunakan  ratio  pendapatan  rata rata  antar kelompok di suatu daerah atau  negara )

2. Indeks Rasio  Palma  ( menggunakan rasio antara pendapatan total kelompok  10 %  terkaya dengan pendapatan total  kelompok  40 % terbawah di suatu daerah atau negara )

Keadilan Distribusi  

Semua bidangdi dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara indonesia. Contoh, pemerintah giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan.