Setelah Nasdem dan PKB menyatakan akan berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo - Gibran. Lantas bagaimana dengan PKS yang sampai saat ini belum nampak bertemu dengan Prabowo - Gibran. Akankah mereka tertinggal dan tidak di ajak untuk bergabung atau justru PKS menjauh dari pasangan terpilih presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran?Â
Berdasarkan keterangan dari Sekjend DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy jadwal bertemuan Prabowo tinggal menunggu waktu. Jika PKS memilih untuk berkoalisi, lantas bagaimana nasib gerakan perubahan yang digaungkan selama kampanye?Â
PKS Berkoalisi
Prabowo di dua pemilu sebelumnya yaitu 2014 dan 2019 sudah merasakan bagaimana setia nya PKS berjuang bersamanya. Seharusnya wajar jika Prabowo menawarkan kesepakatan kerjasama untuk bergabung dengan koalisi pemerintahannya selama 5 tahun kedepan. Sebagai balas budi karena telah pernah bekerjasama dengan nya. Akan tetapi, apakah PKS mau berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo yang notabene wakilnya adalah putra sulungnya Jokowi. Sama-sama diketahui PKS dan Jokowi selalu bersebrangan arah politik selama ini.
Jika PKS memilih berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Maka, kalimat PKS beroposisi dengan rakyat akan menjadi hilang. Diketahui selepas Pilpres 2019 PKS memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dikarenakan lebih setia dengan pendukungnya yang bertolak belakang dengan presiden-wakil presiden terpilih. Langkah tepat PKS memilih berada di luar pemerintahan mendulang simpati rakyat, hal ini dapat dilihat dengan suara PKS meningkat di Pemilu tahun ini. Akan tetapi, peningkatan suara tersebut tidak menjadikan PKS berada di partai papan atas dan tetap di posisi atau urutan yang sama dengan pemilu 2019.
PKS Oposisi
Posisi partai yang siap beroposisi dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran selain PKS adalah PDI Perjuangan. Jika langkah PKS tetap beroposisi dengan Prabowo. Maka, PKS harus siap berunding atau bekerjasama di meja oposisi dengan PDI Perjuangan. Dikancah politik Nasional PDI Perjuangan dan PKS belum ada sejarah berkoalisi sepanjang partai tersebut berdiri. Sebab utamanya adalah basis anggota dan pemikiran kedua partai ini saling bertolak belakang. Dibeberapa tempat Pilkada PKS dan PDI Perjuangan memang ada berkoalisi. Namun, hanya di daerah-daerah yang bukan menjadi sorotan perpolitikan nasional.
Jika tetap memilih untuk beroposisi tanpa satu rumah oposisi dengan PDI Perjuangan. Maka, makna kata oposisi yang di gaungkan akan terasa hambar dan kurang memiliki power yang jelas. Apalagi dengan berjalannya masing-masing. Maka, yang akan di untungkan adalah pemerintahan yang berkuasa, mereka akan leluasa menjalankan kuasa tanpa kritik yang berkekuatan kuat dari pihak oposisi.
Lantas harus pilih yang mana?
Dua pilihan yang berat untuk diputuskan dalam waktu yang singkat. PKS harus berdiri di kaki sendiri atau berkoalisi dengan pemerintahan pemenang pemilu memilih plus dan minus tersendiri. Jika ditanyakan ke penulis. Maka, penulis akan memilih berkoalisi dengan pemerintahan pemenang pemilu, tentunya dengan beberapa alasan yang menguntungkan bagi PKS.
Pertama, PKS akan mendapatkan kuasa di pemerintahan. Walaupun gaung PKS berpolitik bukan karena haus kuasa. Akan tetapi, masukannya orang-orang PKS dalam kancah politik tujuannya adalah untuk mencari kuasa. Dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan partainya. Akan lebih menguntungkan jika PKS ikut dengan koalisi pemerintahan sehingga tujuan-tujuan yang digariskan partai akan lebih mudah di eksekusi.
Kedua, PKS memiliki anggota yang loyal. Untuk menyakinkan anggota dan simpatisan PKS tentang keputusan PKS berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sepertinya tidak menjadi masalah yang besar bagi PKS. Sebab anggota PKS terkenal sebagai anggota yang taat dengan keputusan pimpinan partainya. Hanya saja, pimpinan PKS harus bisa mencari alasan yang tepat mengapa harus berkoalisi dengan pemerintahan pemenang pemilu dan mengemas penyampaian yang baik kepada anggota di bawahnya.
Ketiga, PKS mewarnai koalisi yang ada. Diketahui paska lengsernya Jokowi di Oktober nanti. Maka, tidak ada jaminan bagi Gibran dan keluarganya untuk tetap eksis di panggung kekuasaan walaupun saat ini Gibran adalah wakil presiden terpilih. Hadirnya PKS menjadi mitra koalisi yang setia bagi Prabowo membuat Prabowo tidak butuh lagi mentor politik seperti Jokowi. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi PKS yang selama ini selalu bertolak belakang dengan pemerintahan Jokowi. Hadirnya PKS di koalisi Prabowo akan menjadi barang menakutkan bagi rezim Jokowi.
Keempat, PKS tetap bisa mengritisi. Berada dalam lingkaran kekuasaan tentu bukan menjadikan PKS tidak bisa mengkritisi kebijakan yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa. Hal ini terbukti ketika PKS berada di pemerintahan SBY. PKS tetap memberikan kritikan dan masukan yang membangun untuk kebijakan-kebijakan yang di rasa bertentangan dengan keinginan rakyat.
Selanjutnya, layak kita nantikan keputusan PKS apakah berkoalisi atau oposisi?
Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H