Soal Paripurna RUU Pilkada, Antara Sandiwara Demokrat & Kebodohan Koalisi Revolusi Mental

[caption id="attachment_344841" align="aligncenter" width="560" caption="Sumber Foto : thekompasiana.blogspot.com"][/caption]

PENULIS : ADI SUPRIADI / Ahmad Muhammad Haddad Assyarkhan

Sidang RUU Pilkada memang sudah usai, tetapi UU Pilkada menjadi heboh buat sebagian kalangan yang kecewa karena Pilkada tak lagi langsung, Hal yang paling disalahkan adalah Sikap WO nya Partai Demokrat dan Sandirawa SBY menurut PDI-P sebagai Pimpinan"Koalisi Revolusi Mental" yang kalah Voting dengan Koalisi Merah Putih di DPR-RI.

Penulis sendiri menyaksikan dari menit ke menit proses sidang tersebut, sampai baru tidur pada pukul 03.00, Saya melihat bahwa tidak adil atau terlalu lebay sikap PDI-P yang menyalahkan Partai Demokrat yang walkout dalam penetapan UU Pilkada tersebut. Mengapa? Karena sebenarnya Partai Demokrat sejatinya ingin Pilkada langsung ketimbang Pilkada via DPRD, hal ini dibuktikan pernyataan kekecewaan SBY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Sepertinya, Partai Demokrat sudah melakukan bergaining dengan PDI-P dalam hal Pilkada ini, tetapi karena PDI-P tidak menggubris keinginan Partai Demokrat maka Demokrat setengah hati. Ketika Fraksi Demokrat menyampaikan pandangannya terkait pengajuan 10 Poin yang harus dimasukan kedalam undang-undang jika Pilkada langsung, Penulis melihat justru Demokrat sangat keukeuh Pilkada dilakukan secara langsung, karena memang UU Pilkada langsung adalah pengajuan Pemerintah sejak 10 tahun lalu dan sebenarnya ingin dipertahankan.

Ketika Fraksi Partai Demokrat mengajukan WO, Saya sudah dagdigdug. Hampir saja Saya kecewa setelah itu, karena sebenarnya Fraksi Demokrat sebenarnya sedang "memancing" agar Fraksi yang tergabung dalam Koalisi "Revolusi Mental" bisa mengikuti jejak mereka untuk WO. Saya berdoa agar PDI-P, HANURA, PKB tidak ikut WO, dan Alhamdulillah hal ini tercapai. PDI-P dengan lantang menyatakan tidak WO yang kemudian diolok-olok oleh Anggota Fraksi Demokrat yang tidak meninggalkan sidang Paripurna.

Seharusnya PDI-P dan Koalisi "Revolusi Mental" bisa membaca pancingan Fraksi Demokrat ini, tetapi sepertinya memang terlalu "bodoh" sehingga tidak faham ISYARAT dari Fraksi Demokrat yang sebenarnya bermain 2 kaki, jika pun Pilkada via DPRD Maka Demokrat tetap diuntungkan dengan tetap bergabung dengan Koalisi Merah Putih, Seandainya ketika itu PDI-P, HANURA, PKB Ikut WO maka Demokratpun diuntungkan karena seakan-akan berada dipihak Koalisi "Revolusi Mental", Sandiwara yang indah memang, tetapi Kehendak Tuhan berlaku sehingga PDI-P dan Koalisinya tidak mengikuti jejak Demokrat untuk WO. Sebenarnya apabila mereka melakukan itu UU Pilkada batal disahkan karena tidak memenuhi Quorum.

Selama ini SBY memang terkenal dengan "Ahli Strategi" sehingga memang selalu menang melawan "Hendropriyono" dalam adu strategi intelijen. Dan Kali ini Partai Demokrat lah pemenang sesungguhnya bukan dari Koalisi Merah Putih untuk dalam hal UU Pilkada ini.

Kisah seperti ini tidak hanya terjadi dimasa Reformasi, tetapi pernah terjadi di era kerajaan Majapahit, dimana seorang Adipati yang sudah berencana akan membunuh raja setelah bersekongkol dengan Para Penasehat Raja. Saat terjadi Penarikan KERIS di Depan Raja ketika itu, Para Penasehat memerintahkan "SARUNGKAN" Kerismu Adipati!, Dengan terpaksa Adipati ini menyarungkan kembali kerisnya.

Di Belakang Layar Adipati marah kepada Para Penasehat yang membatalkan niat membunuh raja. Tetapi Sang Penasehat Raja berkata begini "Aku telah perintahkan Kepadamu Sarungkan Kerismu", Sang Adipati Bengong" Maksudnya?",

"Kau Terlalu Bodoh Nak, Maksudku Sarungkan Ke Perut Raja saat itu, Tetapi Kau Justru menyarungkann Keris itu kesarungnya, Kau Tidak memahami Bahasa Isyarat dari Kami, Kini Nikmati Hidupmu di Penjara" Kata Para Penasehat Raja.

Kebodohan dari Adipati yang tidak mengerti makna "SARUNGKAN" Kerismu Wahai Adipati, sama halnya seperti Kebodohan PDI-P dan Koalisi Revolusi Mental yang tidak mengerti makna "AYO KITA WALK OUT" yang diprovokasi oleh Fraksi Demokrat.

Selamat Menikmati Pilkada Via DPRD, Dan itupun tetap Demokrasi. Daripada Pilkada langsung dimana PEMILIK MODAL akan menjadi Penentu kemenangan Pilkada. Jika Demokrasi Pemilihan langsung bisa dimenangkan dengan bagi-bagi uang yang selama ini seperti dipraktekan sebagian besar Calon Pemimpin Daerah, Maka Saya sependapat dengan keputusan UU yang berpindah ke Demokrasi yang dipilih DPRD.

Keputusan Pemilihan via DPRD ini pasti membuat Amerika dan Zionis Geram karena mereka tidak bisa lagi intervensi dalam proses Demokrasi Indonesia sebagaimana 10 tahun ini telah mereka lakukan.

Jakarta, 28 September 2014

ADI SUPRIADI / Ahmad Muhammad Haddad Assyarkhan