Hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan pengurus klub dan asprof penulis mencoba mengomentari
Berikut, tujuh poin tersebut:
1. Presiden memberi arahan agar kondisi sepak bola nasional harus ada perubahan tata kelola yang signifikan. Tidak hanya prestasi, tetapi kepercayaan berbagai kalangan (investor, publik dan stakeholder) pada tata kelola yang lebih baik. Tanpa ada perubahan yang signifikan, sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan kondisi sepak bola yang lebih baik, karena berbagai persoalan akan terus berulang.
2. Presiden memastikan akan hadir pada saat kick off Kompetisi ISC pada tanggal 29 April 2016 di Jayapura.
3. Presiden menyampaikan informasi bahwa berdasarkan informasi dari FIFA potensi sepakbola Indonesia luar biasa. Tetapi kondisi tersebut harus direspon dengan tata kelola yang lebih baik.
4. Terhadap aspirasi sejumlah Asosiasi Provinsi, klub-klub ISL serta Divisi Utama yang mengapresiasi Presiden atas pertemuan tersebut. Bahkan ada yang mendorong segera diadakannya Kongres Luar Biasa PSSI. Presiden merespon dengan sikap bijak berkaitan dengan hal itu.
5. Klub juga sesungguhnya tidak ingin berseberangan dengan pemerintah, untuk itu pertemuan tadi menjadi sangat penting.
6. Terhadap aspirasi yang mengusulkan agar subsidi APBD untuk kegiatan sepak bola ditinjau ulang, Presiden memastikan bahwa Peraturan Pemerintah soal itu akan diperintahkan untuk dicabut. Untuk itu Menpora dan Mendagri diperintahkan segera membahasnya. Namun yang jelas, harus ada pembatasan, supaya anggarannya tidak dimaksimalkan hanya untuk sepak bola saja.
7. Presiden memastikan, bahwa persoalan sepak bola nasional akan segera berakhir sebelum Kongres FIFA pada bulan Mei 2016.
komentar penulis
1. poin pertama tentang arahan presiden menurut saya udah setahun pembekuan yang diperlukan bukan arahan lagi lebih kepada implementasi arahan yang dulu presiden menyatakan reformasi total, apa sih reformasi total penulis mengartikan bahwa reformasi total adalah mengatasi kelemahan pssi saat ini. kalo kita teliti organisasi/ suatu negara punya 3 golden lembaga yaitu eksekuti, legislatif dan yudikatif. lembaga pssi yaitu 1. komite eksekutif : eksco pssi dan jajaran pengurus sudah terstruktur 2. komite legislatif : vooter dan anggota pssi, media, pemain, pemerintah. 3. komite yudikatif : ni yang menjadi kelemahan pssi dimana komite etik, disiplin, banding, wasit, pemilihan, pengawas dan komite verifikasi klub(bubarkan BOPI dan TIM transisi karena condong ke LPI) komite ini jajarannya merangkap komite eksekutif yang jadinya keputusannya tidak adil, tidak bertanggung jawab dan tidak profesional. reformasi total dengan membentuk komite-komite yudikatif yang independen dan tidak berasal dari satu pihak/kelompok.
2. patut diapresiasi kehadiran presiden
3. setuju
4. MAU ITU PENGURUS LAMA, PENGURU BARU(KLB), FEDERASI BARU alahkah baiknya buat dulu komite yudikatif yaitu komite etik, disiplin, banding, Â pemilihan, pengawas SUPAYA BILA ADA PENGURUS JAHAT BISA DITANGKAP OLEH KOMITE YUDIKATIF (gak usah banyak ngomong mafialah, orang pssi lamalah yang penting dia bersih dan bertanggung jawab dengan terbukti tidak adanya masalah pelanggaran berkaitan dengan komite yudikatif) hal ini dilakukan agar tercipta federasi yang bersih dan bertanggung jawab yang nantinya tercipta prestasi. acuan komite yudikatif ada di poin pertama.
5. setuju, ini harus dilanjutkan dengan mou klub dengan pemerintah yaituÂ
a. MOU klub dengan dirjen pajak = ini berkaitan soal pajak
b. MOU klub dengan Kemenaker = berkaitan dengan tenaga kerja pemain lokal
c. MOU klub dengan dirjen imigrasi = berkaitan dengan pemain asing
d. MOU klub dengan Kementrian Perberdayaan perempuan = terkait dengan sepakbola wanita
e. MOU klub dengan Kementrian desa dan daera tertinggal = terkait dengan daerah atau kota yang aspek pendukung sepakbola profesional yang tidak mendukung/ daerah miskin : mana mungkin kabupaten miskin bisa mengelola klub profesional
f. MOU Pt liga dengan kementrian BUMN = penulis miris dengan banyaknya turnamen, inti dibalik itu semua adalah bagi-bagi kue hak pengelolaan turnamen pasca gak ada kompetisi, kenapa pada dasarnya kompetisi indonesia punya magnet sponsor yang baik, terlebih pasca gak ada kompetisi, sponsor berbondong-bondong ikut turnamen yang nantinya pihak pengelola turnamen menjadi kebagian kue apalagi media televisi yang ingin menaikan ratingnya dapat kue turnamen. makanya hal ini harus diselamatkan dengan PT LIGA INDONESIA menjadi slah satu BUMN dengan saham sebagian kecil yang jadi BUMN agar independensi statuta FIFA terjaga. pada prosesnya BUMN PT LIGA INDONESIA pemegang penuh hak pengelolaan kompetisi yang hasilnya digunakan sebesar-besarnya utnuk kemajuan sepakbola indonesia. selalu pihak tertentu pt liga adalah produk pssi karena pssi mafia, statement tersebut akan teratasi oleh komite yudikatif pssi independen. bila ada pengurus pt liga indo yang NAKAL gak usah banyak ngomong nanti tak tangkap sama komite yudikatif pssi yang independen
g. sanksi berkaitan pelanggaran MOU
- di hapus keanggotaanya di kompetisi (bila tak punya NPWP, akta badan usaha dan lain-lain
- degradasi di kompetisi (pengaturan skor)
- Pengurangan point di kompetisi (gaji pemain)
- Pengurangan kuota pemain (kelanjutan masalah keuangan klub yang bermasalah)
- sanksi administratif
6. APBD boleh lagi mengalir ke klub, itu adalah solusi berkaitan dengan klub tidak punya uang untuk membayar gaji pemain
penulis membuat kajian kecil,
Pertama anggota pssi 700 klub dengan 350 kota di indonesia berarti setiap kota ada 2 klub, apa itu gak pemborosan bila apbd dicairkan, belum lagi ada klub baru lagi yang nantinya dia juga minta jatah APBD,
kedua ada dua tipeklub penunggak gaji KLUB MISKIN dan KLUB MISKIN BERLAGA KAYA, klub miskin sudah pasti harus dibantu hanya 1 klub/kota yang dibantu karena 2 klub perkota, yang satu profesional dan kedua pemain muda belum lagi KKN dilingkungan pengurus klub. yang lebih Parah klub miskin tapi berlaga kaya, biasanya dia merekrut gak tanggung pemain yang gajinya tertinggi di indonesia alhasil dipertengahan musim gak mampu membayar, klub ini sebenarnya yang merusak sepakbola indonesia, klub ini tidak profesional karena tidak bisa menggunakan keuangan klub sebaik-baiknya, apa masi layak kah klub diberi dana APBD yang secara terang benderang tidak mampu mengelola keuangan klub secara efisien
7. harus selesai kongres mei, kalo gak selesai mending mundur jadi menteri dan presiden yang gak mampu mengatasi hal-hal kecil selama satu tahun berkaitan dengan ketata-negaraan apalagi yang besar
Â
sekian semoga bermanfaat
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H