Mohon tunggu...
Mr Adira
Mr Adira Mohon Tunggu... -

ingin selalu menjalin persaudaraan

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Ternyata Laporan Dipo Alam Berdasarkan Surat Kaleng

30 November 2012   08:42 Diperbarui: 24 Juni 2015   20:26 453
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sekretaris Kabinet, Dipo Alam mengakui, landasan pelaporan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena pihaknya mendapatkan surat kaleng. Namun, pelaporan ke KPK bukan untuk menjelek-jelekkan sesama anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dipo Alam merupakan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II. Tentu saja, apa yang dilaporkan Dipo harus dicermati secara mendalam. Yang pasti, pelaporan Dipo jangan menjadikan kinerja kementerian menjadi terhambat, namun proses pelaporan itu akan semakin memperkuat semangat untuk tetap mendukung upaya-upaya penegakan hukum dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

"Memang benar, pengantarnya surat kaleng. Tapi sekarang lampirannya sudah ada. Apakah laporan-laporan dari Eselon I itu harus saya abaikan?" kata Dipo saat rapat dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/11/2012). Seperti dilansir liputan6.com.

Namun demikian kita harus mengetahui, bahwasanya saat ini Kementerian Pertahanan sedang menfokuskan pengembangan dan memperkuat sistem alat persenjataan (alutsista) menuju minimum essential force (MEF). Bagaimanapun penguatan alutsista Republik Indonesia menuju kemandiriaan dan pengedepanan produksi-produksi dalam negeri perlu dilakukan. Dan ini yang harus kita dukung 100 persen.

Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan dengan jelas mendukung peningkatan alutsista dalam negeri dan memperkuat produk-produk alutsista dalam negeri menuju modernisasi.

Kementerian Pertahanan mengakui ada anggarannya yang tak dapat dicairkan. Besarnya Rp678 miliar. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Kolonel Kav Bambang Hartawan (Brigjen TNI skrg) menegaskan tak ada hubungannya laporan Dipo ke KPK dengan pemblokiran.

"Tidak ada itu, suratnya (Dipo) kan Agustus, sedangkan pelaporan itu baru dilakukan kemarin," kata Bambang, "saya tidak tahu pasti soal itu, yang saya tahu anggarannya dibintangi saja," ujarnya.

Penting bagi kita sebagai bagian dari masyarakat. Haruslah memahami secara mendasar bahwa kebutuhan akan penguatan alutsista harus terus berjalan dan bergerak menuju alutsista yang modern. Jangan sampai ada hambatan ataupun terhalang karena permasalahan politik dan lain sebagainya. Negara kuat bilamana militernya kuat… sy kira retorika ini masih pantas berlaku….

Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun