Pertarungan Politik: Hal yang Menghancurkan dan Menguntungkan Kekuasaan

inilah Hal yang dapat menghancurkan dan menguntungkan dalam pertarungan Politik Kekuasaan.

• Mengorganisir Kelompok Oposisi,
• Membangun Basis Pemenangan dalam Kekuasaan Sistem Penyelenggaraan,
• Memantik pergerakan yang Mengganggu Stabilitas Ekonomi sebagai perjuangan tanpa senjata.
• Mengakomodir Gerakan Pemuda Produktif sebagai basis massa intelektual,
• Dukungan Penghuni Penjara, Koruptor dan Premanisme, 
• Issue Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Demokrasi tanpa Rakyat dan Pengebirian Konstitusi,
• Pelontaran Issue seputar kerugian Pemilih dan perlawanan Sistem Presidensil Threshold,
• Meningkatkan intensitas Jangkauan Media dalam Pembenahan Tata Hukum dan Konstitusi kepada Mahkamah Hukum Negara tentang Regulasi dan dukungan Hak Independen dalam Pemilihan Umum, 
• Membangkitkan semangat Komunitas Politik dalam tema meraih Kekuasaan dan Beban Negara dimasa mendatang, penyelamatan Asset dan intervensi Asing.
• Penawaran cara berpikir publik dalam proses pemilihan tentang kandidat yang berpikir terhadap dasar keberlangsungan hidup rakyat dalam fakta.
• Pemilihan Kandidat terdidik dalam Konsep Ide dan Gagasan serta kemampuan Diplomatik.
• Menciptakan Zona Bebas Politik dalam Sosial Media dalam karya sastra, musik dan refleksi keinginan rakyat dalam tulisan dan ungkapan.
• Kolektifitas kekecewaan dan pemberian ruang intensif terhadap contoh gerakan perlawanan,
• Pencerminan kesadaran berpolitik menguatkan resonansi akurat dalam titik  kekuatan rakyat keterlibatan dalam visi politik daerah.
• Mengupas peristiwa maladministrasi kesewenangan dalam penunjukan kekuasaan dalam politik, memperkenalkan bahwa demokrasi adalah Anti Tirani.
• Mengikut sertakan perangkat kerja pemerintah non ASN untuk berjuang bersama dalam peningkatan status dan kebutuhan keluarga,
• Pengorganisasian Politik dalam membentuk dukungan politik Independen dalam partisipasi politik Nasional,
• Pemogokan Massal dan Penutupan Akses Jalan dan Industri strategis sebagai perlawanan sosial,
• Mendidik segala macam cara untuk mengawasi perhitungan dan kecurangan penyelenggara dan partisipasi pengawasan pemilu,
• Memperbanyak Program kesejahteraan sosial dan memberikan layanan terbaik Pendidikan Gratis dalam dan luar negeri hingga sarjana.
• Menciptakan Permusuhan terhadap Oligarki sebagai ancaman ekonomi rakyat dan gangguan ekonomi sosial, revolusi ekonomi kolonial.
• Rakyat bergerak melakukan Penutupan Perbankan Swasta dan Pembubaran Bank Swasta, Penarikan Asset Rakyat menuju keberdayaan Bank milik Pemerintah.
• Program Pemenuhan Pangan dan Nutrisi Gratis sebagai Fasilitas Negara untuk Rakyat.
• Pemerintah Daerah tanpa Honorer dan TKK, pemberian status tetap (PNS), penetapan sanksi dan pengawasan ketat,
• Pelayanan dan Pengembangan Industri pemenuhan Transportasi Negara berbasis wilayah terluar,
• Pembenahan Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Asing, pembatasan Kontrak berakhir dan pengambil Alihan seluruh Asset dan seluruh Aspek pekerjaan, .
• Memberikan rakyat forum kekuasaan dalam hukum dan permudahan pelaporan pejabat Korup, dan pemeriksaan secara transparan.
• Pengambilan paksa harta mantan pejabat yang terbukti korupsi dan diberikan kepada rakyat sebagai Asset Negara.
• Memberi peran partisipatif  gotong royong masyarakat untuk melaporkan tindakan negatif aparatur pemerintah dan pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum.
• Memberikan Proyeksi jangka panjang fasilitas penunjang kehidupan, tantangan dan capaian ekonomi nasional.
• Penghapusan Peraturan yang mendiskreditkan Hak dan Kewajiban Rakyat dalam Demokrasi dengan membangun Gerakan anti Tirani.
• Mendorong UU Perlindungan Ekonomi Negara untuk mempidanakan Mantan Pejabat yang meninggalkan utang bagi Rakyat dan Negara.
• Menguasakan penuh BUMN untuk memenuhi kebutuhan  rakyat dengan harga murah dan pemangkasan lajur birokrasi yang mengganggu keberlangsungan pemenuhan hak rakyat.
• Pergerakan Merebut Sistem Penyelenggaraan Pemilu  untuk Rakyat memilih dalam Demokrasi tanpa kecurangan.
• Menciptakan Kerusuhan Massal dan huru hara dalam mempertahankan UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Negara yang Sah dan menggugurkan Aturan yang bertentangan dengan UUD1945,
• Menghukum berat Pelanggaran dan Perampasan Hak Rakyat dalam Pemilu, Mencabut Tunjangan Pensiun bagi Presiden, DPR dan Menteri.
• Membubarkan Komunitas Pengusaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan menggantikan dengan  swasembada ekonomi rakyat yang dilindungi Negara.
• Mencabut izin pertambangan yang tidak memberikan kontribusi keuntungan bagi masyarakat sekitar.
• Menghentikan keuangan partai politik dari APBN dan menetapkan aturan pembubaran partai politik dan pemberhentian presiden.
• Pembubaran Asosiasi Buruh Nasional Transparansi pemeriksaan rutin pemotongan anggaran serikat Pekerja.
• Struktur Politik Legislatif bukan dari kalangan pemenang Eksekutif balancing sistem mencegah mal praktek jabatan kekuasaan.
• Fit and Propertes IQ kandidat Calon Presiden dan di Uji Oleh Akademisi setiap Provinsi.
• Pemutusan dan penghapusan aturan Rektor di pilih oleh Menteri dan menyerahkan kepada Mahasiswa Perguruan Tinggi.
• Pemangkasan Waktu atau Jam Sekolah dan Penggantian Kurikulum yang menghabiskan banyak anggaran.
• Pendidikan Pelatihan Internal PNS diserahkan kepada Pusat dan Pemda dilarang mengadakan Pelatihan Internal.
• Program berbasis Realitas yang masuk akal dan ditentukan selesai pada masa jabatan,
• Penyelesaian Proyek infrastruktur Negara diselenggarakan oleh negara dan dikerjakan oleh Rakyat.
• Pembebasan Jalan tol menjadi jalan umum yang tersistem dan terprogram tanpa pungutan,
• Menggelar Aksi kesadaran membersihkan jalan dalam budaya gotong royong oleh Kelurahan dan Rukun Warga.
• Pemberian Pupuk dan Bibit Gratis Bagi Petani dan peternak serta penjaminan pembelian hasil panen oleh Negara.
• Penciptaan Industri pangan massal kebutuhan rakyat dan ekspor disetiap provinsi,
• Pelarangan Pejabat dan Petugas KPU dan Bawaslu bertemu dengan Tokoh Partai Politik secara pribadi.
• Pencatatan Manual Hasil Pemilu oleh Rakyat disetiap RT dan ditempelkan hingga masa hitung berakhir dan wajib terlindungi.
• Penarikan Senjata yang dapat membunuh rakyat dalam proses pengamanan Pemilu.
• Mahkamah Rakyat untuk Keadilan
• Memberikan ruang dan dukungan kebebasan berekspresi dan aksi bagi Mahasiswa dan Akademisi

Baca juga: Para Penyihir Politik dan Mantra Kebijakan

Baca juga: Penjajahan: Neo Kolonialisme dalam Neo-Ekstraksi Modern

Baca juga: Capres Independen 2024: Ujian Alamiah Konstitusi