Eropa Bingung Menentukan Prioritas Ekonomi: Tingginya Indeks Korupsi di Ukraina

"Eropa bingung menentukan prioritas ekonomi : tingginya indeks korupsi di Ukraina"

Pakar Ekonomi Eropa menyatakan bahwa Alokasi Anggaran rekonstruksi Ukraina adalah yang terboros di Eropa. Pemulihan listrik, utilitas publik, transportasi, renovasi industri, pertanian, infrastruktur pendidikan.

Revitalisasi Ukraina akan menyerap begitu banyak biaya sehingga akan membebani Eropa. Alokasi Pembiayaan yang besar untuk Ukraina diperkirakan akan menyentuh titik keruntuhan ekonomi Eropa dan menyebabkan kekacauan yang lebih luas.

Baca juga: Amerika Serikat bantu $53 Juta Ukraina, Rusia dan China bersiap di Asia Pasifik

"Dewan Eropa mendorong Penyitaan Aset Bank Sentral Rusia $300 miliar yang ada di Negara Barat"

Charles Michel Presiden Dewan Eropa mengatakan sangat penting untuk menyita Aset Rusian berkisar $300 miliar, mendorong PBB untuk membekukan Aset Rusia, seperti Preseden Penyitaan Irak dan Perintah dari Dewan Keamanan PBB mewajibkan semua Anggota PBB untuk menyita dan mentransfer ke Dana untuk Pembangunan Baru Irak, 

Ia juga Merujuk pada sejarah Jerman di era Adolf Hitler terjadi perjanjian Versailles yang menuntut Jerman wajib membayar $269 miliar.

"Indeks Korupsi Uraina yang tinggi membuat Para Negara pendonor dana ragu"

Baca juga: Strategi Rusia Membombardir Pusat Sumber Daya Ukraina

Amerika tentunya akan berbagi beban berat kepada Eropa untuk menanggung Anggaran Ukraina, setelah Amerika dan Inggris memberi bantuan militer barat secara besar-besaran ke Ukraina.

Baca juga: Rusia Vs Ukraina : Memasuki Babak Perang Musim Dingin, Membuat NATO Gerah

Para Negara pendonor anggaran khawatir perihal tingginya indeks korupsi di Ukraina, meskipun Ukraina telah membuat platform online transparansi publik, Para Negara pendonor tetap saja ragu, hingga Uni Eropa menekankan Ukraina harus memiliki standar aturan hukum tertinggi pada otoritas anti korupsi.

Persoalan Rusia sangat berbeda Study kasus yang terjadi di Jerman pada era Hitler dengan Rusia di era Vladimir Putin, apalagi dengan peristiwa Irak. Eropa dan Amerika ataupun PBB tidak dapat serta merta membekukan Aset tanpa perjanjian dan kesepakatan antara pihak yang bertikai dengan memaksakan alasan yang tidak rasional. Apalagi hingga memaksa Rusia untuk membayar rampasan perang atas Ukraina. 

Disisi lain Rusia menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk menghancurkan infrastruktur sumberdaya dalam perang.