Mohon tunggu...
Adi Aja
Adi Aja Mohon Tunggu... -

Universalis

Selanjutnya

Tutup

Politik

Indonesia's Political Party Ranking (Peringkat Parpol Versi UNSTOP Indonesia)

22 April 2014   18:51 Diperbarui: 23 Juni 2015   23:20 145
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Jadi walaupun ARB diragukan elektabilitasnya sebagai capres, setidaknya popularitasnya di dunia maya masih di atas Surya Paloh. Fakta menarik lainnya adalah semua partai maupun pimpinan partaifacebook llike nya sesudah pemilu mengalami peningkatan dengan rata-rata lebih dari 8%, kecuali Sutiyoso (PKPI) yang malah turun sebesar hampir 1%. Fakta unik lainnya adalah beberapa follower twitter pimpinan partai jumlahnya malah melebihi jumlah follower twitter partainya sendiri, yang menunjukkan figur yang bersangkutan memang populer di kalangan partainya, bahkan mungkin menjadi tiang/jiwa dari partainya. Pimpinan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), Prabowo Subianto (Gerindra), Aburizal Bakrie (Golkar) dan yang terakhir adalah Sutiyoso (PKPI). Sedangkanfacebook like pimpinan partai yang jumlahnya melebihi jumlahfacebook like partainya sendiri hanya Aburizal Bakrie (Golkar), Sutiyoso (PKPI) dan Surya Paloh (Nasdem). Jadi kalau dihubungkan antara Facebook dan Twitter, hanya Aburizal Bakrie dan Sutiyoso yang kepopuleran figurnya secara mutlak melebihi kepopuleran partainya di dunia maya.

- Hanya Golkar dan Gerindra yang membalas email prospektus, dan kebetulan menduduki peringkat kedua dan ketiga di quick count. Kemana dikau wahai PDIP yang mengaku sebagai partai wong cilik, ketika rakyat benar-benar memanggilmu?

- Dari semua website milik partai nasional, hanya website milik Nasdem, Hanura dan PPP yang memiliki feature web contact, di mana kita bisa mengirimkan pesan langsung di website tersebut sebagai alternatif email.

- Ada beberapa website yang tidak berfungsi sama sekali atau sepenuhnya seperti Tautan (link) Facebook dan Twitter milik Nasdem. Website PDIP (www.pdiperjuangan.or.id), PAN (http://pan.or.id, http://www.amanatnasional.com) dan PKPI (www.pkp-garuda.or.id, www.pkpindonesia.or.id) pun sama, begitu juga dengan Email milik PKS (setjen.dpp@pks.or.id).

Kami juga membandingkan hasil quick count beberapa lembaga survei (LSI, KOMPAS, dan Indikator Politik Indonesia), di mana ternyata bila diambil rata-ratanya, PKB menduduki peringkat ke-4 dengan perolehan suara sekitar 5% di atas Demokrat yang oleh kebanyakan lembaga survei menempatkan posisinya di atas PKB.

Akhirnya kami coba memeringkat parpol berdasarkan kombinasi Hasil Quick Count, Popularitas Media Sosial, dan Respon Publik dengan hasil GERINDRA, GOLKAR, DEMOKRAT, PDIP masing-masing menduduki peringkat 1-4, PBB, PKB, PPP bersama-sama menduduki peringkat 5, PAN dan PKS berbagi di peringkat 6, sedangkan HANURA, NASDEM, PKPI sebagai juru kunci di peringkat 7-9. Fakta mencengangkan lainnya adalah bahwa peringkat parpol versi unik yang kami buat hasilnya hampir sama dengan peringkat hasil quick count, terutama untuk peringkat 3 teratas (Gerindra, PDIP, Golkar) dan 2 terbawah (PBB, PKPI). Apakah hasil real count nanti akan menunjukkan hal yang sama? Kita tunggu saja bersama.

Babak selanjutnya setelah Pemilu adalah terbentuknya koalisi antar partai. Beberapa pengamat mengatakan bahwa inti dari koalisi adalah bagi-bagi jatah menteri, namun menurut kami rules of the gamesudah sedikit berubah sesuai dengan dinamika perpolitikan. Sebelumnya minat pemasangan menteri-menteri dari parpol di kabinet antara lain adalah untuk menggenjot pemasukan bagi parpol bersangkutan dari proyek-proyek di kementerian tersebut, juga penggelontoran bansos yang bisa menanamkan persepsi positif di masyarakat sebagai benih yang akan dipanen dalam masa kampanye, dan sebagainya. Namun perkembangan terakhir menunjukkan makin disorotnya proyek-proyek siluman dan penggelontoran dana bansos yang tidak pada tempatnya sehingga sedikit merubah aturan permainannya.

Mungkin salah satu kata kunci untuk bisa benar-benar membawa negeri ini ke arah yang lebih baik secara nyata dan mencolok adalah PROFESIOINALISME. Dengan profesionalisme akan ada tolak ukur yang nyata yang akan mengesampingkan semua hal abu-abu seperti moral, etika, kepentingan pribadi/golongan, dan sebagainya yang susah dikonfrontir titk temunya. Profesionalisme bisa diwujudkan dalam bentuk code of conduct yang jelas oleh para elite politik di negeri ini agar setiap ucapan dan tingkah-laku mereka bisa dinilai secara nyata oleh masyarakat setiap waktu. Dalam perusahaan code of conduct ini bisa menganut sistem ISO, Kaizen, dan sebagainya. Kita tentu sadar bahwa setiap organisasi, baik partai ataupun negara sekalipun bisa diibaratkan sebagai sebuah perusahaan yang harus dikelola secara benar (Total Management) oleh para profesional agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pendiri dan/atau pemilik perusahaan. Jadi Negara/Parpol bisa diartikan sebagai Perusahaan, Pendiri/Pemiliknya adalah para Bapak Bangsa/Sesepuh dan/atau Rakyat/Anggotanya, profesional adalah para Elite Pejabat/Parpol, danCode of Conduct nya adalah GBHN (yang sekarang menjadi wacana untuk dihidupkan kembali) yang merupakan turunan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam jiwa Pancasila dan UUD 45. Bisa saja cara pembangkitan kembali (resurrection) GBHN adalah melalui strategi re-branding,  yaitu membangun kembali citranya dengan amandemen dan nama baru yang lebih up-to-date dan catchy, misalnya saja ISO 3000 : Indonesia Service Optimum 3000, yang merupakan tujuan (goal) sekaligus panduan (guidance) dalam satu paket dengan fokus pada Service/Pelayanan (baca :Implementation/Pelaksanaan kebijakan negara), karena hanya dengan pelayanan yang optimumlah yang akan membuahkan hasil yang memuaskan pula. Dengan mental "Pelayan" diharapkan tidak ada lagi arogansi pejabat dalam pelaksanaan tugasnya termasuk dalam menghadapi amarah rakyat (juga sebagai antisipatif) sehingga energi dan aset/anggaran bangsa ini tidak lagi terserap habis untuk hal-hal yang tidak perlu terjadi yang merugikan semua pihak namun sebaliknya bisa secara bersama-sama berkepala dingin dan menghilangkan rasa saling curiga untuk melakukan semua aktivitas masing-masing sesuai ruang lingkup dan tingkatannya menuju perubahan yang nyata dan drastis. Merdeka!

Tabel dan grafik lainnya yang lebih lengkap dan mendetil serta artikel lainnya bisa dilihat di http://unstopindonesia.wordpress.com atau http://parpol-unstop.blogspot.com

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun