Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Semarang (UNNES) kembali menorehkan langkah nyata dalam membantu masyarakat. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Pos Bantuan Hukum, yang bertujuan mendekatkan akses hukum kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan kurang memahami aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa KKN, termasuk Nandafa Putra dan Adinda Crysanti, aktif berperan dalam membantu masyarakat desa menghadapi permasalahan hukum yang mereka alami.
Pos Bantuan Hukum ini didirikan di beberapa desa tempat mahasiswa KKN UNNES ditempatkan, sebagai bagian dari upaya universitas untuk berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Program ini mendapat sambutan positif dari warga desa yang merasa terbantu dalam mengurai berbagai masalah hukum yang mereka hadapi, mulai dari permasalahan agraria, keluarga, hingga hukum perdata dan pidana.
Komitmen KKN UNNES dalam Mendukung Keadilan
Tujuan utama dari program Pos Bantuan Hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, namun tidak tahu harus kemana mencari bantuan. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Selain memberikan konsultasi hukum gratis, mahasiswa KKN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum ini juga berperan sebagai fasilitator dalam konsultasi warga yang bersengketa. Mereka bekerja sama menganalisis masalah, memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengangkat Kesadaran Hukum Masyarakat
Di samping konsultasi, Pos Bantuan Hukum juga mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan ini mencakup berbagai topik penting, seperti hak-hak hukum dalam perkawinan, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta tata cara penyelesaian sengketa secara damai. Dengan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami, penyuluhan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa. Melalui penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya tahu hak-hak mereka, tetapi juga cara memperjuangkannya dengan benar dan legal. Hal ini merupakan langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mampu melindungi diri mereka sendiri dari penyalahgunaan hukum.
