Melihat Pentingnya Partisipasi Politik di Indonesia

Mendengar kata "partisipasi" akan memunculkan arti, yakni "keterlibatan". Partisipasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan. Lantas apa itu partisipasi politik? 

McClosky (1972) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dengan cara keikutsertaannya dalam proses pemilihan secara langsung maupun tidak langsung dan pembentukan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik seperti pemilu dan proses pembuatan kebijakan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berbicara mengenai partisipasi politik tidak hanya mengenai pemberian suara dalam pemilu saja. Berbicara partisipasi politik akan mencakup segala kegiatan-kegiatan politik yang ada. 

Gabriel Almond mengklasifikasikan dua kategori partisipasi, yakni partisipasi konvensional (kampanye, pemberian suara dalam pemilu dan lainnya) dan non-konvensional (aksi demonstrasi, aksi mogok kerja dan lainnya).

 Dengan itu dapat disimpulkan bahwa bentuk dari partisipasi politik masyarakat tidak hanya sebatas pada pemberian suara dalam pemilu, akan tetapi dapat mencakup pemberian aspirasi melalui aksi demonstrasi dan lainnya yang sifatnya non-konvesional.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, partisipasi di nilai penting. Semakin tinggi angka partisipasi politik masyarakat, maka akan semakin tinggi tingkat keabsahan legitimasi suatu pemerintahan tersebut. Mengapa demikian? 

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan politik menunjukan bahwa mereka sadar mengenai kegiatan-kegiatan politik yang berjalan. Bahkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa ketika mereka terlibat dalam pemberian suara di pemilu, mereka akan berpikir bahwa segala kepentingannya harus dipenuhi oleh pemimpin atau wakil yang dipilihnya. 

Maka ketika mereka memiliki kesadaran tersebut akan memiliki dampak politik. Selain itu, partisipasi yang diberikan juga dapat mempengaruhi tindakan para penguasa dalam proses pembuatan kebijakan.

Bagaimana jadinya jika partisipasi politik masyarakat rendah? Jika partisipasi masyarakat rendah, maka tingkat keabsahan legitimasi suatu pemerintahan juga rendah. Hal tersebut terjadi bahwa masyarakat tidak memiliki ketertarikan dalam kegiatan-kegiatan politik yang berjalan. 

Pemerintah akan dianggap tidak bisa menampung apa yang diaspirasikan oleh rakyatnya dan menimbulkan adanya indikasi bahwa hanya kelompok tertentu yang diberikan hak untuk bersuara.

Di Indonesia salah satu dari bentuk partisipasi konvensional adalah pemberian suara ketika pemilu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi. Memilih wakil atau pemimpin merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. 

Sehingga ketika yang dipilih terpilih, maka warga negara sebagai pemilih memiliki hak dalam terpenuhinya segala aspirasi dan kepentingannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa partisipasi politik dalam Pemilu 2014 sebesar 70% dan Pemilu 2019 sebesar 81%. Artinya terjadi penigkatan terhadap angka partisipasi politik Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Peningkatan yang terjadi menurut KPU adalah dikarenakan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan 80% kepada KPU dan hal tersebut dilakukan melalui survei tingkat kepercayaan publik.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memang memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh KPU melalui sosialisasi pemilu kepada pemangku kepentingan, terutama masyarakat.

Tujuan sosialiasi tentunya memberikan edukasi mengenai tahapan hingga pentingnya masyakat menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Partisipasi politik dalam pemilu akan berdampak kepada keberhasilan pemilu dan tingkat demokrasi negara.

Tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu akan menunjukan bahwa pemilu mengalami tingkat keberhasilan. Akan tetapi, jika tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu rendah, maka pemilu yang berlangsung tidak bisa dikatakan berhasil. Sehingga KPU sangat berperan penting sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar terciptanya keberhasilan pemilu.

Selain partisipasi politik yang sifatnya konvensional, partisipasi politik non-konvensional juga terjadi di Indonesia. Baru-baru ini segelintir mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak tiga periode Presiden Joko Widodo dan penundaan Pemilu 2024. 

Penolakan tersebut dikarenakan banyak permasalahan yang muncul di tahun 2022, seperti kenaikan bahan bakar, kelangkaan minyak goreng dan mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bentuk partisipasi yang bertujuan agar segala aspirasi mereka didengar oleh pihak yang dituju.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap tingkat demokrasi suatu negara. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah. Partisipasi konvensional dan non-konvensional merupakan dua bentuk partisipasi yang berhubungan dengan demokrasi. 

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting untuk tetap mendengar dan melibatkan masyarakat terhadap kegiatan politik yang berjalan, terutama melihat negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang pastinya harus mengedepankan rakyatnya.