Konflik internal sering terjadi dalam tubuh partai politik di Indonesia. Bahkan konflik internal sudah terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada tahun 1930. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) merupakan salah satu partai politik yang pernah mengalami konflik internal yang berdampak kepada perpecahan dua kubu.
Kubu tersebut terbagi atas Kubu Salim yang dipimpin oleh Mohammad Roem dan Kubu Abikusno Tjokrosujoso (Akmar, 2019: 1). Konflik internal hingga adanya perpecahan dua kubu tersebut di latar belakangi oleh perbedaan pandangan.
Setelah reformasi, konflik internal partai politik masih kerap terjadi. Latar belakang terjadinya konflik internal disebabkan oleh adanya gesekan antar aktor partai politik yang berbeda mengenai ideologi dan faktor lainnya.
Memang pada umumnya penyebab terjadinya konflik internal adalah mengenai perbedaan cara pandang atau ideologi. Perbedaan cara pandang atau ideologi dapat berdampak terhadap konflik internal partai terutama ketika melakukan proses pergantian kepemimpinan.
Gesekan internal partai politik dapat menimbulkan terjadinya konflik apabila masing-masing internal tetap teguh pada pendiriannya tanpa adanya solusi yang ditawarkan. Sehingga terjadinya konflik internal membuat partai politik mengalami perpecahan.
Partai Amanat Nasional (PAN) mengalami konflik internal dengan Amien Rais. Terjadinya konflik internal ini di latar belakangi adanya perbedaan pandangan antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan. Padahal keduanya adalah keluarga. Perbedaan pandangan tersebut terjadi ketika Kongres V PAN yang menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketum PAN.
Akan tetapi hal tersebut dianggap bertentangan dengan AD/ART PAN bagi Amien Rais. Di sisi lain Amien Rais menginginkan Mulfachri Harahap yang menang dalam Kongres V PAN.
Kemenangan Zulhas membuat Amien Rais dan beberapa petinggi PAN keluar dan membentuk Partai Umat sebagai partai baru. Tidak hanya PAN, Partai Demokrat kerap menjadi sorotan ketika terjadinya konflik internal mengenai kepemimpinan.
Konflik terjadi antara Kubu AHY dengan Kubu Moeldoko (KLB Deli Serdang). Konflik internal yang terjadi cukup rumit hingga masing-masing kubu saling melapor dan kirimi surat kepada Presiden.
Kedua konflik internal yang terjadi dalam kedua partai, PAN dan Demokrat memang didasari oleh adanya perbedaan pandangan atau pemikiran. Sehingga gesekan antar aktor mudah menimbulkan terjadinya konflik internal.
Lantas bagaimana keterkaitan konflik internal dengan elektabilitas kedua partai tersebut? Pada dasarnya konflik internal sangat erat dengan elektabilitas partai politik. Dampaknya dapat positif dan negatif bagi partai. Lembaga survei di Indonesia melakukan survei mengenai tingkat elektabilitas PAN dan Demokrat. Indonesian Political Opinion (IPO) melakukan survei yang menunjukan bahwa Partai Demokrat mencapai kenaikan elektabilitas sebesar 8,7%. Kompas melakukan survei mengenai tingkat elektabilitas Partai Demokrat yang dapat dikatakan melonjak, yakni 10,7%. Populi Center melakukan survei yang menunjukan bahwa Partai Demokrat memiliki elektabilitas yang meningkat, yakni 9,6%. Y Republika melakukan survei elektabilitas PAN, yakni 1,3%. PAN tergeser oleh Partai Umat yang dibentuk oleh Amien Rais. Selain itu, SMRC melakukan survei juga terhadap tingkat elektabilitas PAN yang menunjukan bahwa tingkat elektabilitasnya tidak menyentuh ambang batas 4%, yakni sebesar 1,8%.
Terjadinya konflik internal yang kian menjadi-jadi tidak hanya menurunkan elektabilitas partai politik, akan tetapi dapat menyebabkan rendahnya kualitas manajemen dalam tubuh partai politik. Seperti yang diketahui bersama bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pengatur konflik.
Seharusnya partai politik dapat memberikan citra yang baik kepada masyarakat dengan meminimalisir terjadinya konflik internal dalam tubuh partai.
Kendati demikian, jika semakin tumbuhnya konflik internal yang disebabkan oleh berbagai faktor hingga adanya perpecahan, akan menimbulkan pertanyaan besar “apakah partai politik dapat benar-benar mengimplementasikan fungsinya sebagai sarana pengatur konflik?”.
Jika dalam tubuh partai politik saja masih sering terjadi konflik internal, bagaimana partai politik tersebut bisa melakukan perannya sebagai sarana pengatur konflik di masyarakat?
Oleh karena itu, dampak konflik internal akan mempengaruhi tingkat elektabilitas baik meningkat maupun mengalami penurunan hingga berdampak terhadap implementasi fungsi partai. Terjadinya penurunan dan kenaikan elektabilitas PAN dan Demokrat mungkin saja didorong oleh faktor keberpihakan partai terhadap pemerintahan saat ini.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PAN pro pemerintah dan Demokrat adalah pihak oposisi.
Dengan itu, meminimalisir tingkat terjadinya konflik internal perlu dilakukan oleh seluruh partai politik di Indonesia.
Tingkat elektabilitas yang belum menyentuh ambang batas 4% tentunya harus menjadi fokus partai politik untuk bisa dijadikan evaluasi dan melakukan kerja keras bagaimana caranya elektabilitas partai politik dapat melebihi ambang batas 4%. Selain itu, hasil survei yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga survei sebaiknya dapat dijadikan pembelajaran bagi partai-partai politik yang mengalami penurunan maupun kenaikan elektabilitas.
Partai yang mengalami penurunan elektabilitas dapat menjadikan hasil survei sebagai acuan untuk terus berusaha memperbaiki kinerja di internal partai. Jika konflik internal kian terjadi, maka partai politik tersebut belum mampu melakukan manajemen partai politik yang baik.
References:
Akmar, Z. (2019, April). KONFLIK INTERNAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2016: STUDI KASUS KONFLIK FAHRI HAMZAH DENGAN PIMPINAN DPP PKS. Jurnal Ilmu Politik, Vol. 10(No. 1), 1-27.
