Ekonomi regional dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang isinya meruupakan pembahsan terkait unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Studi ekonomi regional merupakan cabang ilmu yang sangat menekankan terhadap aspek wilayah, yang mana aspek wilayah ini dalam kajiannya sangat berkaitan erat dengan aspek regional equality maupun spatial of resources. Aspek tersebut mampu menunjukkan adanya penerapan berbagai prinsip mengenai ilmu ekonomi. Berbagai aspek tersebut memiliki fungsi sebagai aspek yang menjelaskan berbagai gejala atau fenomena yang berkaitan dengan perilaku spasial ekonomi dalam mencapai tujuan masing-masing. Perilaku spasial yang disebutkan ini tentunya harus menerapkan penyesuaian terhadap karakteristik wilayah yang dimiliki. Hal ini ditujukkan agar kebijakan ekonomi yang diberlakukan dapat sesuai dengan situasi yang sesuangguhnya di wilayah tersebut.
Karakteristik negara menjadi salah satu pengaruh terhadap pembangunan ekonomi regional. Dimana faktor geografis jika dilihat dari perspektif spasial menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di suatu wilayah. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki geografis yang beragam, hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Dimana satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dipisahkan oleh laut. Adanya laut ini menjadikan tingkat aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain menjadi sedikit terhambat akibat adanya perlambatan pergerakan serta penambahan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan mobilitas barang dan jasa antar wilayah. Distribusi pendapatan yang juga tidak tersebar secara merata menjadi salah satu akibat sulitnya melakukan mobilitas antar wilayah. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya di Indonesia. Ketimpangan pembangunan ekonomi ini dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain dari jumlah PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, transparansi Lembaga hukum, dan lain sebagainya.
Kondisi geografis yang ada di Indonesia menjadikan munculnya satu kebijakan yaitu otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan yangditerapkan oleh pemerintah pusat yang mana kebijakan otonomi daerah ini memberikan kebebasan bagi suatu daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Kebebasan dalam mengelola daerahnya masing-masing ini harus tetap memperhatikan arahan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi daerah yang ada di Indonesia ini mengubah asas yang diterapkan di Indonesia sebelumnya yaitu sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini membawa dampak pada pengelolaan kebijakan ekonomi di setiap wilayahnya yang tentunya telah menyesuaikan dengan pengembangan karakteristik negara kepulauan.
Ketimpangan pembangunan ekonomi memang telah lama menjadi permasalahan di Indonesia. Ketimpangan pembangunan ekonomi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu aspek yang menjadi perbedaan kondisi pembangunan ekonomi antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Ketimpangan pembangunan ekonomi ini menyebabkan disparitas atau dapat disebut kondisi dimana pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ini tidak merata. Karakteristik suatu negara mengalami ketimpangan pembangunan adalah ketika suatu negara terdapat wilayah yang maju dan terdapat wilayah yang terbelakang. Wilayah maju ini merupakan wilayah yang jika dilihat dari segi sarana prasarana dan fasilitas dapat dikatakan telah terpenuhi. Sedangkan, wilayah terbelakang ini merupakan wilayah yang jika ditinBerbagai solusi kebijakan dari pemerintah telah diterapkan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pembangunan koridor perekonomian menjadi salah satu upaya mewujudkan pembangunan perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia ini dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan karakteristik sebagai negara kepulauan. Dimana potensi dan keunggulan ini dapat dijadikan sebagai suatu konstelasi yang unik dan berbeda dengan negara lainnya. Hal ini karena tidak semua negara memiliki komoditas unggul yang dapat menjadi potensi atau keunggulan yang dimiliki suatu wilayah. Hanya beberapa daerah yang mampu menghasilkan komoditas unggulan untuk kemudian diproduksi dan menghasilkan produk yang dapat didistribusikan ke berbagai daerah lain. Proses distribusi produk maupun jasa dari suatu koridor ekonomi ini mampu memberi keuntungan karena dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Terdapat satu sistem pembangunan ekonomi yang menjadi solusi perbaikan kasus ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kondisi perekonomian yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang berbeda menjadi isu yang masih ada hingga saat ini. Program yang saat ini diterapkan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penerapan sistem pembangunan ekonomi khusus dengan paradigma archipelago state. Archipelago state diartikan sebagai negara kepulauan. Dalam arti luas, archipelago state didefinisikan sebagai suatu negara yang secara keseluruhan wilayahnya terdiri dari satu dan lebih pulau dan dapat mencakup berbagai pulau yang lain. Archipelago state merupakan sistem yang telah disesuaikan dengan kondisi spasial Indonesia untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Program archipelago state ini menjadi berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dapat terlaksana secara optimal sehingga diharapkan melalui program ini dapat mengurangi angka ketimpangan dan kemiskinan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Pembangunan ekonomi menjadi salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan program yang diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakteristik wilayah yang dimiliki oleh Indonesia sudah menjadi suatu potensi yang berguna untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan pembangunan di Indonesia. Keberadaan laut yang ada di wilayah Indonesia ini memegang peran penting dalam mobilitas sebagai penghubung antar pulau. Hal ini perlu untuk dipertegas kembali agar masyarakat dapat memehami nilai spasial tersebut.
Melalui program penetapan dan pembangunan koridor ekonomi yang dikembangkan di wilayah Indonesia ini diharapkan mampu menjadi pendobrak pengembangan ekonomi. Dimana program penetapan dan pembangunan koridor ekonomi ini tentunya telah disesuaikan dengan potensi dan masalah yang ada sehingga diharapkan program ini dapat terlaksana dengan maksimal. Pembentukan koridor ekonomi berdasarkan regional wilayah ini ditujukkan sebagai upaya pengembangan struktur ruang pada setiap provinsi di Indonesia. Pengembangan pembangunan koridor ekonomi dijadikan sebagai suatu bentuk pengarahan agar masyarakat luas dapat memahami pola pergerakan komoditas unggulan. Komoditas unggulan inilah yang nantinya menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan pengembangan ekonomi dalam mencapai pembangunan wilayah yang direncanakan. Melalui pembentukan koridor ekonomi ini akan terjadi pengelompokkan komoditas unggul di setiap wilayahnya. Pengelompokkan komoditas unggulan di setiap wilayah ini artinya, setiap wilayah di Indonesia memiliki komoditas unggul yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang kemudian akan melalui proses produksi di wilayah koridor ekonomi tersebut. hasil produksi dari komoditas unggul yang ada di wilayah koridor ekonomi di setiap wilayah itu kemudian dilanjutkan pada proses distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga melalui program ini, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Keseimbangan pembangunan ekonomi inilah yang nantinya akan mengurangi dan menghilangkan terjadinya kesetimpangan pembangunan ekonomi.
Referensi :
Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan Universitas Gajah Mada. (2022). Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Archipelago State : Upaya Mengkaji dan Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi Wilayah Kelautan di Indonesia
