Jadi yang paling memungkinkan bagi keduanya saat ini hanyalah mengikis popularitas Jokowi secara perlahan dan bersama-sama.
Hal ini terlihat dari lontaran ucap keduanya terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Perppu Ormas oleh  pemerintahan  Jokowi ini ibarat "Emas Merah". Isu yang menjanjikan keuntungan simpatik berlimpah ruah sekaligus merugikan disaat bersamaan. Â
Massa HTI yang dibubarkan adalah jumlah yang tidak sedikit. Pentolan ormas terlarang itu juga juru kampanye yang menjanjikan. Mereka sudah terbiasa dan terbukti mampu menggalang massa dan menariknya ke dalam sebuah organisasi meski akhirnya dilarang.
Jika ada tokoh yang membela pembubaran HTI, bukan tidak mungkin mereka akan memberi suara kepada sang tokoh. Bukankah ini menggiurkan?
Disisi lain, membela HTI akan menimbulkan pendapat atau opini lain bagi sang tokoh. Apakah ideologi mereka berdasar Pancasila dan cinta NKRI hanya isapan jempol semata?. Ini tentu merugikan dirinya sendiri.
Prabowo dan SBY tentu tidak ingin dituding anti-Pancasila. Tetapi mereka juga tidak ingin membuang kesempatan meraih besarnya simpati dari anggota dan simpatisan HTI.
Manfaatkan SBY.
Prabowo disisi lain tidak cukup nyali bertindak sendiri. Dan dia tahu bahwa  SBY yang pernah berkuasa dan melakukan pembiaran pada organisasi yang tidak mengakui Pancasila itu adalah orang yang tepat untuk saat ini, untuk mengikis secara bersama popularitas penguasa.
Sadar atau tidak, begitulah SBY bagi Prabowo. SBY, seorang ayah yang ingin anaknya meraih apa yang pernah diraihnya. Dan tentunya juga seorang petinggi partai yang pernah berkuasa.
Persoalan electoral treshold 20 persen boleh jadi dianggap sebagai bahasan pokok disana. Tetapi sebenarnya hal itu hanya sebagai penambah porsi yang tidak begitu penting saat ini. Judicial review ke MK membuat urgensi ET.20% dalam pertemuan keduanya tidak cukup.
