Celakanya, ada indikasi yang menganggap kekuatan KPK telah dipinjam pihak-pihak yang tidak sudi dengan kedamaian politik di negeri ini. Mereka meminjam tangan KPK untuk meruntuhkan kepercayaan publik pada pemerintahan yang sah. Calon Kapolri yang sejak lama sudah diketahui memiliki rekening gendut adalah sarana empuk yang mendukung skenario mereka.
Disisi lain, ada juga yang tidak ingin terjadi pembenahan Polri ke arah yang lebih baik. Penolakan ini justru datangnya dari dalam tubuh Kepolisian itu sendiri. Tikus mana yang suka lumbung padi diperbaiki?
Status tersangka oleh KPK pada Komjen Budi Gunawan ibarat Hak Veto. Ini adalah satu satunya cara yang paling ampuh dalam menjegal Hak Prerogatif milik Presiden RI. Dan ini tidak hanya berlaku pada calon Kapolri saja, bisa juga pada para calon pembantu presiden lainnya di pemerintahan atau Kabinet.
Entah siapa menguji siapa, yang jelas Hak Prerogatif ( sebuah simbol kekuasaan yang Presiden ) sedang diuji kesaktiannya. Demikian juga KPK, mereka seolah sedang menguji keampuhan jurus tersangkanya. Penetapan tersangka yang dalam hal ini ibarat "Hak Veto" dihadirkan untuk mengusik Hak Prerogatif sang Presiden.
Siapa yang menganjurkan BG (dengan statusnya) tetap dipilih oleh presiden, maka ia sedang menggali keruntuhan presidennya. Untuk kali ini, KPK tidak rugi apapun dan tidak dapat dipersalahkan, hanya saja ada pertanyaan ringan bagi kita, masihkah KPK bebas infiltrasi politik?
Jokowi sepertinya harus menerima kenyataan bahwa ia harus merelakan haknya kalah telak demi wajah pemerintahannya sendiri. Sebab jika ia berkeras pada orang pilihannya, maka skenario meminjam pedang KPK telah berjalan mulus dan tunggulah pemakzulan presiden itu. (Hanya jika BG tetap jadi Kapolri).
=Sachs™=
