Satu kata yang menggambarkan sosok Jokowi saat ini adalah "Pengkhianat".
Tentu saja pernyataan keras ini dari lubuk hati yang paling dalam, mengingat Jokowi telah membiarkan sebuah masalah kecil menjadi liar. Akar permasalahan yang sebenarnya ajang cari muka, berujung baku coreng antar pihak yang awam, pendukung buta, oportunis terselubung dan penumpang gelap serta pengamat kacangan hingga petinggi yang tak beretika.
Gengsi Hak Prerogatif Jokowi.
Pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ( Komjen. BG ) sebagai calon Kapolri adalah peristiwa administratif yang merupakan hak prerogatif presiden. Ini adalah saat ( ibarat ) seorang pendekar memilih senjata pusaka kesukaannya, yang sesuai dengan kesaktiannya untuk mendukungnya menegakkan kebenaran.
Jika kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menelikung disaat akhir dengan menjadikan BG sebagai tersangka karena dugaan gratifikasi, Jokowi pantas merasa harga dirinya "di cubit". Hak prerogatif adalah gengsi jabatan presiden, hak yang diatur dan dijamin dalam konstitusi. Hak yang seharusnya tidak dapat diganggugugat selama tidak merusak tatanan bernegara dan atau melanggar undang undang lainnya, gugur seketika oleh KPK.
Memang benar pencalonan Komjen BG adalah awal permasalahan yang kini jadi liar dengan sasaran yang empuk, kredibilitas PDIP dan partai pendukung. Sasaran lainnya yang lebih empuk adalah pembusukan nama Megawati dan sejumlah nama lainnya di lingkaran banteng.
Tapi...
Jika kita amati lebih dekat, letak pangkal permasalahan sebenarnya ada pada Jokowi sendiri. Harga diri Joko Widodo yang terusik. Bahwa hak preogatifnya demikian mudah dianulir KPK dengan mentersangkakan seseorang melalui media. ( Baca: Keampuhan Hak Veto KPK Lawan Hak Prerogatif Presiden )
Ketidakrelaan Jokowi melihat hak prerogatif tawar oleh status buatan KPK menjadikan masalah kian kemari kian liar. Gengsinya telah menyandera dirinya sendiri dari membuat keputusan. Keputusan yang ditunda - tunda menuntunnya sebagai pengkhianat diantara semua pihak yang ingin ia senangkan.
Pengkhianat pihak yang awam,
Tanpa bermaksud penulis lebih paham, masyarakat umumnya hanya menginginkan bahwa seorang tersangka tidak dijadikan sebagai pembantu presiden, termasuk/terutama sebagai kepala aparat penegak hukum. Masyarakat menilai Kepolisian yang dapat dibeli akan semakin merusak hukum itu sendiri. Masyarakat ingin keadilan, sehingga pelantikan seorang tersangka menjadi Kapolri adalah bentuk pengkhianatan pada keadilan itu sendiri. Terutama pengkhianatan pada rakyat.
