Ideologi sosialisme kerakyatan adalah kearifan lokal yang dirumuskan secara ilmiah dengan mengacu kepada metodologi sosialisme barat. Â Sosialisme kerakyatan tidak dilahirkan dalam syarat-syarat kondisi obyektif seperti yang terjadi di Eropa atau China, oleh karenanya, sosialisme kerakyatan bukanlah sosialisme Eropa maupun China. Namun demikian, pisau analisa serta dinamika dalam tahapan-tahapan peralihan menuju sosialis dari Eropa maupun China tidak dapat dipungkiri masih relevan sebagai acuan studi kasus. Sosialisme Eropa berangkat dari perkembangan teknik sebagai tenaga pendorong kemajuan yang utama, dan menyusun program ekonomi berdasarkan dinamika kekuatan produktif. Sedangkan China, dalam merealisasi pembangunan negara lebih dari satu miliar orang, mereka memperkenalkan frasa "sosialisme dengan karakteristik China," dan menggunakan perangkat retoris yang memungkinkan untuk meredefinisi teori sosialis ortodoks. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah China untuk melakukan apapun kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk menjadi negara industri, yang disebut "tahap utama sosialisme". Kebijakan tersebut memungkinkan fraksi reformasi di China untuk tetap menunjukkan kesetiaan kepada ideologi komunis China sambil memperkenalkan langkah-langkah kapitalis liberal dalam sebuah program ekonomi terpusat-terencana.
Dinamika serta tahapan dalam kasus sosialisme Eropa dan China tersebut dapat menjadi acuan bagi sosialisme di Indonesia dalam melakukan langkah antisipatif berdasarkan perkembangan konstelasi politik serta perubahan ekonomi global yang terjadi saat ini, termasuk dalam merespon kondisi politik dan perekonomian yang terjadi di level domestik. Dalam konteks pemikiran tersebut maka dibutuhkan kekuatan politik yang legitimatif serta representatif, yang dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan yang selaras dengan konstitusi bangsa. Langkah tersebut hanya dapat dicapai jika negara menjamin keterwakilan aspirasi sosialistis dalam struktur pemerintahan, dengan suatu sistem kepartaian yang kondusif bagi ideologi sosialisme, khususnya sosialisme kerakyatan. Gagasan sosialisme yang tanpa wadah yang melembaga akan menghasilkan transmutasi serta distorsi, akibat interaksi pemikiran sosialistis dengan perkembangan teknologi dan ideologi lain, dan pengaruh hegemoni kekuatan politik global atas Indonesia. Tidak adanya wadah bagi pemikir-pemikir sosialis akan mengarahkan kepada kekaburan ide sosialisme itu sendiri, serta menghasilkan multi-interpretasi atas gagasan sosialisme yang tepat-guna bagi kondisi Indonesia.
Para pemikir dalam Partai Sosialis Indonesia pra 1960, baik yang dirumuskan dalam manifesto politbiro maupun pemikir bebas yang diakomodir di media-media sosialis kesemuanya memiki keterkaitan yang kuat. Dasar-dasar pemikiran yang dirilis secara resmi oleh Dewan Partai dengan mudah dikembangkan mengikuti dinamika perkembangan teknologi dan jaman. Filosofi sosialisme yang diletakkan Sjahrir dan segenap jajaran pengurus partai akan dikembangkan sesuai tahapan-tahapan yang dilalui oleh negara ini dalam prosesnya menuju cita-cita bangsa. Fase-fase pertumbuhan ekonomi seperti factor-driven, efisiency-driven sampai innovation-driven akan mendapatkan landasan kebijakan ideologis yang menjamin konsistensi kebijakan yang pro rakyat. Dasar pemikiran seperti sistem agraria yang dirilis resmi oleh Dewan Partai maupun gagasan-gagasan seperti sistem kepartaian yang ditulis oleh Djohan Sjahroezah di media Suara Sosialis, program kemasyarakatan Soedjatmoko yang mendapat akreditasi internasional, sampai gagasan kebudayaan dari Sutan Takdir Alisyahbana, semuanya dirumuskan secara filosofis dengan pendekatan sains, sehingga mudah dikembangkan sesuai dinamika jaman.
Dialektika sosialisme kerakyatan ketika berinteraksi dengan gagasan-gagasan pemikir seperti Bernstein, Gramsci, Schumpeter, maupun dengan studi kasus seperti Amerika Latin melahirkan pemikiran-pemikiran dinamis yang mengarah kepada strategi pembangunan yang dituangkan oleh Partai Sosialis Indonesia dalam 40 butir Dasar-Dasar dan Pandangan Politik, yang dikerucutkan pada Program Nasional di bidang politik, ekonomi, perburuhan, pertanian, pendidikan-kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, perumahan desa dan kota, serta politik internasional yang kesemuanya dapat menjadi acuan pembangunan yang baku. Generasi penerus sosialisme kerakyatan yang mencoba menggali dan mengkaji artefak pemikiran yang terpendam oleh timbunan sejarah pada saat ini menyadari pentingnya memiliki acuan ideologi yang legitimatif dalam memperjuangkan masa depan bangsa. Generasi yang justru hampir tidak memiliki kesejarahan sosialis ini mengais ideologi dan mengembangkan strategi perjuangan dengan kesadaran penuh akan kondisi bangsa yang hampir tanpa arah ini.
Namun keyakinan akan tujuan kebenaran absolut dalam mencapai tujuan negara ini didirikan, membuat generasi ini mampu mempertaruhkan masa depannya pada suatu cita-cita sosialisme kerakyatan. Tahapan awal yang harus dilewati adalah penyebaran wawasan dan proses kristalisasi gagasan dalam sebuah kegiatan pendidikan kader sosialisme kerakyatan yang matang, berintegritas dan berkomitmen tinggi terhadap cita-cita bangsa. Kader-kader tersebut akan menjadi agen-agen perubahan di setiap entitas yang diwakilinya, dan menjadi motor penggerak masyarakat yang memiliki keterikatan emosional yang tinggi terhadap cita-cita bangsa. Kader-kader tersebut dipilih dari daerah-daerah tingkat II yang nantinya akan dilatih untuk memiliki rasa Kebangsaan, Kerakyatan, Kemandirian, Integritas, Militansi dan berkarakter Problem Solver serta memiliki visi Negarawan.
Tahapan berikutnya adalah mendobrak sistem perindustrian dan formalitas ekonomi yang ada dengan memberdayakan sektor informal dan membangun bisnis-bisnis jaringan berbasis kolektivisme yang humanis sesuai dengan ketersediaan teknologi dan perangkat sistem yang dimanfaatkan secara optimal. Beberapa pilihan usaha yang ideal adalah yang berkaitan dengan lingkungan, sesuai dengan kebutuhan terkini. Gagasan-gagasan seperti desalinasi air laut untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat pesisir pantai atau pembangunan reactor mikro hidro atau biomasa untuk penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah pilihan utama. Bisnis-bisnis tersebut akan dikelola dan dimiliki oleh rakyat setempat, dengan bantuan permodalan serta teknologi yang dikoordinir oleh pusat gerakan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga membawa misi-misi penyadaran akan perlunya perhatian terhadap lingkungan, sebagai antisipasi perubahan iklim yang semakin menggejala.
Sementara itu, permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang timbul akibat aspek hegemoni kepentingan modal harus diselesaikan dengan solusi-solusi yang berdasarkan kerakyatan. Pengupayaan hal tersebut selain memperluas sebaran pemahaman sosialistis dalam masyarakat, juga menjadi langkah taktis dalam mengkondisikan masyarakat agar siap dengan antisipasi-antisipasi permasalahan yang bersumber dari gagasan neoliberalisme. Untuk itu perlu dibangun sebuah lembaga pengkajian ilmiah yang membahas permasalahan sosial dangan pendekatan sosialisme kerakyatan. Lembaga ini akan terdiri dari sekelompok pemikir intelektual yang bertugas menggali serta mengidentifikasi permasalahan kemasyarakatan yang timbul akibat gesekan kepentingan dengan kaum neoliberalis. Hasil kajian tersebut selain mengarah ke implementasi, juga diterbitkan dalam bentuk tabloid, yang disirkulasikan ke pusat-pusat masyarakat di seluruh negeri. PIKIR Institute mencoba menginisiasi munculnya lembaga-lembaga kajian sejenis di seluruh pelosok negeri.
Langkah taktis berikutnya adalah mengaktifkan para Kader yang telah siap dengan tugas-tugas kemasyarakatan, untuk segera terjun ke organisasi-organisasi masyarakat di daerahnya. Mereka akan mensosialisasikan gagasan sosialisme kerakyatan dan membuat wacana-wacana solusi yang diperlukan oleh setiap daerahnya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan memperluas jejaring dan peningkatan kualitas masyarakat daerah agar siap menghadapi perubahan sosial yang mungkin terjadi akibat perubahan system yang sedang diperjuangkan. Dari perputaran bisnis-bisnis yang terjadi di setiap daerah, harus dialokasikan beberapa bagian keuntungan untuk pembentukkan suatu komunitas bisnis yang baru, melalui komunitas masyarakat yang di pilih oleh kader-kader yang diterjunkan di organisasi kemasyarakatan tersebut. Skema yang paling ideal adalah sebuah lembaga keuangan mikro, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tempat organisasi masyarakat itu berada. Model yang saat ini berjalan di Sumatera Barat adalah pilihan yang ideal.
Perputaran dana di setiap daerah tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangun bisnis-bisnis berikutnya, yang fokus kepada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi tahapan berikutnya adalah membangun sekolah-sekolah lanjutan atau lembaga pendidikan khusus, yang memberi solusi pendidikan bagi rakyat informal di setiap daerah. Pada tahapan ini, setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus mendapatkan akses pemberitaan di media masa lokal di setiap daerahnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan membutuhkan sebuah wadah-wadah atau badan-badan hukum tersendiri, yang dikhususkan untuk mengurusi setiap jenis kegiatan tersebut. Maka pembentukan organisasi berbadan hukum seperti yayasan atau koperasi akan diperlukan sebagai penanggung jawab hukum dari setiap kegiatan tersebut.
Ketika kegiatan yang berlangsung telah mencapai taraf kemandirian dan kematangan masyarakat luas secara ekonomi, social dan politik, maka tunailah revolusi kesadaran di masyarakat. Pada saat itu, kondisi politik dan ekonomi dunia sangat menentukan langkah berikutnya. Pada suatu kondisi tertentu, pencapaian gerakan masyarakat sudah cukup untuk mengambil alih jalannya roda pemerintahan secara sistemik. Kondisi yang dimaksud adalah melemahnya negara-negara pemain utama dunia, dan berkurangnya ketergantungan Indonesia atas bantuan atau dukungan produksi dari luar. Dalam kondisi tersebut, rakyat yang telah memiliki kesadaran serta wawasan yang cukup, akan memiliki juga kekuatan politik yang signifikan. Rakyat tersebut akan sanggup mengembalikan cita-cita berdirinya bangsa ini ke tempatnya semula, yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap rakyat, memajukan kesejahteraannya, mencerdaskannya, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Langkah awal yang dilaksanakan PIKIR di sektor-sektor tersebut diatas belumlah cukup untuk mengawal keseluruhan proses tersebut. Diperlukan suatu kekuatan politik yang mampu menjadi koordinator dari munculnya gerakan serentak di seluruh negeri, berupa partai politik. Ketika embrio partai yang saat ini sudah siap dalam mematangkan strukturnya dimunculkan ke publik, maka pada saat itu medan-medan pertempuran dalam peperangan melawan hegemoni neo kapitalisme liberal sudah jelas terindetifikasi. Beberapa bagian dari teori Schumpeterian yang telah terbukti saat ini seharusnya dapat diakselerasi dalam skala domestik. Iklim intelektual dan sosial yang dibutuhkan untuk memungkinkan kewirausahaan berkembang tidak mendapat porsi yang cukup dalam neo kapitalisme, maka akan digantikan oleh aspek-aspek sosialisme dalam beberapa bentuk. Tren di tataran legislatif yang mendorong keruntuhan kaki-kaki kapitalisme dari dalam, akan muncul sebagai fenomena alamiah akibat sistem pseudo-demokratis. Perkembangan non-politik sebagai proses evolusi dalam masyarakat dimana kapitalisme liberal dituntut oleh pertumbuhan manajemen buruh, industri dan lembaga regulasi untuk semakin menerapkan pendekatan sosialisme, harus bisa dimanfaatkan sebagai momen transformasi. Ini adalah medan pertempuran yang pertama.
