Masalah Klasik Pembebasan Lahan "Ancam" Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru

RAKYAT Sumatra Barat rindu dengan jalan tol, Pak Presiden. Namun entah kapan tol tersebut jadi kenyataan. Meski rakyat daerah ini sangat antusias menikmati tol itu, namun harapan itu tampaknya masih jauh panggang dari api.

Pembangunan tol yang diresmikan bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) di Padang pada Bulan Februari lalu ternyata kendalanya belum bisa diatasi, yaitu masalah 'ganti untung' tanah yang terkena pembangunan tol tersebut.

Sebenarnya, harapan masyarakat Sumatra Tengah (Sumbar - Riau) sangat luar biasa besar dengan rencana pembangunan jalan tol tersebut. Namun 'tim tanah' tampaknya menemui banyak kendala di lapangan. Untuk itu, sangat pantas rasanya tahapan pembangunan tol itu dievaluasi lebih maksimal. Bahkan, evaluasinya pantas langsung dilakukan pejabat istana supaya Pak Presiden tahu beragam kendala yang ada lapangan sekaligus mencarikan solusinya.

Jika sistem seperti yang sekarang ini dibiarkan saja dan pusat hanya menerima laporan melulu, maka ada harapan tol ini akan gagal atau programnya tersendat-sendat berkepanjangan saja. Padahal, rakyat Sumatra Tengah sudah sangat rindu adanya tol di daerahnya. Bahkan sangat diharapkan tol dalam kawasan Padangpariaman terus ke Pekanbaru itu bisa dinikmati pada periode kepemimpinan Pak Jokowi yang tak sampai setahun lagi.

Turun tangan langsung 'tim kepresidenan' mendongkrak percepatan pembangunan tol itu jelas sangat ditunggu. Seandainya masalah terkait lahan itu cepat diatasi, insya Allah program lanjutannya sampai ke Pekanbaru akan mulus-mulus saja pelaksanaannya.

Apakah Pak Presiden Jokowi akan menurunkan putra-putra terbaik mengatasi tanah tol di Padangpariaman? Bisa saja Menteri PANRB Asman Abnur dan Wamen ESDM Archandra Tahar turun karena keduanya merupakan putra terbaik Padangpariaman. Beliau berdua tentu bisa sukses melakukan kompromi dengan dunsanaknya pemilik tanah ulayat yang terkena pembangunan jalan tol itu.

Kita tidak berharap tol Sumbar - Riau ini gagal. Sebaliknya, kita sangat berharap tol idaman ini sudah 'mengular' di kawasan negeri keramat di tengah Pulau Sumatra ini pada periode kedua kepemimpinan Jokowi jika terpilih lagi pada Pemilu 2019.

Tidak ada dalam kamus masyarakat Sumbar-Riau, program yang sudah direncanakan gagal di tengah jalan. Begitu juga tol yang sudah matang perencanaannya, terhenti begitu saja. Semoga saja hal demikian tidak terjadi. 

Bagaimanapun juga, masalah yang terjadi saat ini, berdasarkan laporan resmi dari pejabat di Sumatra Barat, tentu sudah diketahui presiden. Hanya saja, rakyat daerah ini sudah begitu iri dan ingin memiliki tol seperti yang dibangun di sepanjang Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua.

Warga Minangkabau, di kampung dan di perantauan bangga jika jalan tol itu sukses dibangun di Sumatra Barat. Sangat tidak diharapkan pembangunan tol di Sumatra Tengah itu gagal. Untuk itu, kurang 'laweh tapak tangan, niru kami tampuangkan'. Pulang maklum pada cerdik pandai dan pejabat pemerintahan di Ranah Minangkabau ini. 

Padang, 7 Juni 2018.