Penggunaan dana desa di Sumatera Barat jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dana tersebut rentan diselewengkan. Seluruh walinagari di daerah ini fokus jadi perhatian KPK. Hal itu dikemukakan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam satu acara di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Jumat lalu (22/12/2017). Hal itu diberitakan KORAN PADANG edisi Sabtu 23 Desember 2017.
Dikatakannya, KPK sudah pernah menjerat kepala desa yang menyelewengkan dana pembangunan di Pamekasan, Madura. Bisa saja nanti KPK mempidanakan kepala desa atau walinagari yang mempermainkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Yang penting, bukti yang sampai ke KPK atau aparat berwenang benar adanya.
Pemerintah Indonesia sekarang punya perhatian besar membangun pedesaan. Ini tentu membanggakan. Sangat banyak dana dikucurkan untuk membangun pedesaan. Sebelum pemerintahan Pesiden Joko Widodo, dana untuk desa sangat minim sekali.
Khusus Sumatera Barat, tahun 2017 ini dapat dana desa Rp765 miliar. Sedangkan untuk desa di seluruh Indonesia dana yang dikucurkan sekitar Rp60 triliun.
Banyaknya dana yang dikucurkan membangun desa membuat perhatian banyak pihak ke pedesaan juga jadi luar biasa. Terutama dalam memonitor dana yang dikucurkan tersebut. Ini jelas sangat baik. Jangan sampai ada dana desa tersebut diselewengkan.
Sebenarnya, masyarakat desa pasti bersyukur dengan munculnya beragam program baru yang berkaitan dengan pemanfataan dana desa secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya, jalan desa selama ini becek dan berlumpur. Jalan itu kemudian direhab memanfaatkan dana desa. Sehingga, kendaraan roda empat pun mudah hilir-mudik membawa beragam produksi pertanian.
Banyak lagi yang lain. Dana desa memang luar biasa manfaatnya dalam mempercepat kesejahteraan rakyat yang mayoritas bekerja di pedesaan dengan beragam jenis usaha.
Di balik rasa syukur menggeliatnya rata-rata pedesaaan di republik ini karena kucuran dana yang terbilang membanggakan jumlahnya, muncul beragam kekhawatiran berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana desa oleh kalangan 'koruptor' yang mungkin saja beraksi kalau pengawasan lemah.
Sebenarnya, masyarakat di nagari ini sejak doeloe sudah terkenal terbuka. Semakin ke bawah tingkat pemerintahan di negeri ini, rakyat semakin terbuka. Demokrasi sangat membanggakan di tingkat desa ataupun nagari.
Tidak terbantahkan, "demokrasi warung kopi" di pedesaaan Sumatra Barat atau Minangkabau tidak pernah lapuk oleh hujan dan tidak pernah lekang oleh panas.
Sedikit saja muncul keganjilan di negeri ini, apakah di tingkat atas, apalagi di bawah, tidak pernah lewat dari 'ciloteh lapau'. Sungguh hebat. Inilah ciri khas keterbukaan negeri ini sejak zaman "antah-barantah".