Mari Sejahterakan Suku Anak Dalam Dharmasraya

SUKU anak dalam (SAD) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, tampaknya sudah berkeinginan untuk menetap. Bahkan, dalam perayaan Kemerdekaan RI baru-baru ini sebagian mereka ikut upacara bendera. Jelas, penampilan diri 'dunsanak awak' yang sudah mulai menikmati kemerdekaan itu pantas kita banggakan.

Meski jumlah mereka belum banyak tampil di depan umum pada HUT Kemerdekaan di komplek Kantor Camat Kotobesar, namun kesadaran hidup bermasyarakat dan berpemerintahan mereka pantas diapresiasi positif.

Keterlibatan mereka, keluarga kita dari SAD ini, adalah suatu kemajuan yang perlu ditindaklanjuti bersama.

Anggaplah kesadaran mereka ikut upacara kemerdekaan sebagai gerakan awal 'seiya sekata' sekampung halaman Dharmasraya yang kita banggakan.

Seperti diberitakan KORAN PADANG terbitan Jumat 18 Agustus lalu, SAD juga sudah tergabung dalam kelompk tani. Ini juga pertanda perbauran mereka dengan warga lingkungan sebagai langkah awal untuk menetap. Tidak lagi berpindah- pindah seperti yang terjadi selama ini.

Meski mereka tampil melalui kelompok tani, namun peningkatan hidup mereka juga merupakan tanggungjawab bersama. Bahkan, jajaran lembaga pemerintahan dalam bidang kesejahteraan sosial perlu lebih maksimal memperhatikan tahapan kehidupan mereka semakin lebih baik.

Kalau mereka penganut Islam, sangat diharapkan lembaga Baznas menjadikan SAD sebagai sasaran program kesejahteraan unggulan.

Kita sebenarnya tidak ingin SAD jadi unggulan wisata yang dipertontonkan pada turis yang datang. Tapi, lebih dari itu, mereka diharapkan jadi warga hebat dan sejahtera dalam arti yang sebenarnya.

Bahkan, warga SAD yang sudah menetap, juga pantas dapat jatah plasma perkebunan yang terus berkembang pesat di Dharmasraya.

Kita boleh sepakat, di dalam era kepemimpinan Bupati Sutan Riska, seluruh SAD di Dharmasraya sudah tinggal menetap di perkampungan yang dibangunkan untuk mereka.

Niat baik untuk menyejahterakan SAD di Dharmasraya bukanlah kerja sambilan, tapi program utama dan unggulan.

Kita percaya, di lingkungan Kemensos RI ada lembaga khusus yang mengurus suku terasing atau suku anak dalam, seperti yang ada di Dharmasraya. Sepantasnya pula Dinas Sosial Dharmasraya lebih maksimal menggarap program kesejahteraan SAD bersama Dinas Sosial Sumbar dan Kemensos RI.

Di sini pulalah perlunya 'koordinasi' maksimal antar sesama lembaga pemerintahan dengan kalangan swasta, termasuk pengusaha bidang perkebunan. Silahkan olah dan buka lahan perkebunan seluas luasnya, tapi kesejahteraan sosial warga lingkungan jangan terabaikan.

Jangan sampai terjadi, ayam bertelur di atas padi mati kelaparan. Jangan sampai terjadi warga banyak yang miskin, sementara investor sejahtera dengan ribuan hektar tanah perkebunan yang dimilikinya.

Yang jelas, Dharmasraya belum terlambat menyejahterakan SAD. Dan suku anak dalam, sesuai dengan riwayatnya dulu, adalah mereka yang tidak bersedia hidup di bawah cengkeraman penjajahan. Akhirnya mereka nomaden. Sewaktu negeri ini sudah merdeka, mereka masih hidup berpindah-pindah dalam hutan. Nyatanya, SAD kini tertinggal.

Dan tanggungjawab kita bersama sekarang 'memerdekakan' SAD dalam arti yang sebenarnya. *