Kita percaya, di lingkungan Kemensos RI ada lembaga khusus yang mengurus suku terasing atau suku anak dalam, seperti yang ada di Dharmasraya. Sepantasnya pula Dinas Sosial Dharmasraya lebih maksimal menggarap program kesejahteraan SAD bersama Dinas Sosial Sumbar dan Kemensos RI.
Di sini pulalah perlunya 'koordinasi' maksimal antar sesama lembaga pemerintahan dengan kalangan swasta, termasuk pengusaha bidang perkebunan. Silahkan olah dan buka lahan perkebunan seluas luasnya, tapi kesejahteraan sosial warga lingkungan jangan terabaikan.
Jangan sampai terjadi, ayam bertelur di atas padi mati kelaparan. Jangan sampai terjadi warga banyak yang miskin, sementara investor sejahtera dengan ribuan hektar tanah perkebunan yang dimilikinya.
Yang jelas, Dharmasraya belum terlambat menyejahterakan SAD. Dan suku anak dalam, sesuai dengan riwayatnya dulu, adalah mereka yang tidak bersedia hidup di bawah cengkeraman penjajahan. Akhirnya mereka nomaden. Sewaktu negeri ini sudah merdeka, mereka masih hidup berpindah-pindah dalam hutan. Nyatanya, SAD kini tertinggal.
Dan tanggungjawab kita bersama sekarang 'memerdekakan' SAD dalam arti yang sebenarnya. *
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H