Sebab, menurut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, faktor utama pemicu inflasi di Sumbar masih berkutat masalah harga kebutuhan bahan pangan yang melonjak akibat pasokan ke pasar berkurang.
Dari hitung-hitungan di atas kertas, produksi pangan di Sumbar sebenarnya melebihi kebutuhan masyarakat. Namun stok bahan pangan di pasar lokal justru mengalami kekurangan pada waktu-waktu tertentu karena produksi di tingkat petani dibeli pedagang untuk dijual ke provinsi tetangga.
Beras, daging, telur, bawang merah, cabai merah produksi Sumbar berlebih. Tapi, banyak dikirim ke luar daerah. Akbatnya, harga pangan di Sumbar melonjak.
Dengan kondisi itu, menurut Gubernur Irwan Prayitno, tidak salah jika alur bahan pangan yang bergerak ke provinsi tetangga dibatasi demi menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat Sumbar.
Untuk itu, Gubernur Irwan sangat berharap pada Bupati dan Walikota lebih serius dan berani melakukan intervensi terhadap perdagangan dan memperpendek jalur distribusi serta menggerakkan toko tani. Kemudian, sudah pantas pula dibentuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
Jika pelarangan memasarkan bahan pangan ke propinsi tetangga, seperti ke Riau dilakukan lagi sebagai upaya menahan laju inflasi, tentu sejarah kembali berulang. Apa yang pernah dilakukan Gubernur Harun Zain dulunya dengan melarang mengirim bahan pangan ke Riau terjadi lagi demi menahan inflasi di Sumbar, tentu tidak terbayangkan entah apa pula yang akan terjadi. Sebab, kebutuhan pangan Riau hampir semuanya didatangkan dari Sumbar. Bahkan, warga Sumbar yang hidup di bumi 'Lancang Kuniang' itu cukup banyak jumlahnya.Â
Hal itu memang tidak terjadi. Sebab, pada kenyataannya Gubernur Irwan hanya meminta agar alur bahan pangan ke provinsi tetangga dibatasi. Meski demikian, situasinya mungkin dilematis. Baik bagi kepala derah di daerah perbatasan maupun bagi pengusaha pangan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelian banyak pihak dengan tidak saling mengecewakan. *
