3. Blusukan
Presiden sangat mengharapkan Gubernur, Walikota, Bupati, beserta aparatnya mengerti dengan kehendak rakyat. Untuk itu, di Sumatra Barat, apa yang diharapkan Presiden Joko Widodo tampaknya juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Boleh dikatakan, pada jadwal yang sudah diatur, para pejabat di daerah ini juga mulai mentradisikan blusukan. Dalam salah satu media massa terbitan Padang, pejabat yang paling gigih blusukan adalah Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. Sebab, Bukittinggi kota wisata itu sudah lama kotornya. Semenjak tahun 1998 tidak pernah lagi dapat Piala Adipura sebagai lambang kota bersih. Sehingga, Walikota Ramlan setiap saat melakukan blusukan. Bersih, bersih, bersih. Dia begitu gigih mendorong staf dan rakyatnya untuk menciptakan Bukittinggi lebih bersih lagi.
Begitu juga Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansyarullah. Subuh dinihari Beliau sudah blusukan dari masjid ke masjid. Diberinya hadiah kepada pelajar yang rajin shalat Subuh di masjid dan musala.
Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, juga tampak begitu bergairah memompa semangat rakyatnya meningkatkan pembangunan. Meski baru sebulan dilantik, Irfendi sudah sampai blusukan ke nagarinya terujung, pedalaman Kecamatan Kapur lX.
Begitu juga Bupati Pasaman Barat Syahiran, Bupati Solok Gusmal, dan lebih asyik lagi Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, yang boleh dikatakan setiap hari patroli di daerahnya. Beragam problema ditemuinya. Bahkan kritikannya yang mengejutkan, berupa rumahsakit yang tidak bersih. Tampak Beliau sangat kesal dengan keadaan terkini rumah sakit daerahnya yang sangat kurang perawatannya. Ruangan pasien yang centang-perenang, loteng rumah sakit copot bergelantungan, limbah, dan WC yang perlu dibenahi.
Nanti akan kelihatan, siapa di antara kepala daerah di Sumatra Barat yang benar-benar melaksanakan ajakan Presiden dengan maksimal dan siapa yang setengah-setengah. Hal ini tentu akan dibuktikan langsung dengan pengataman dan pengawasan rakyatnya masing-masing.
4. Pelaksanaan PembangunanÂ
Dalam masalah ini, sesuai harapan Presiden, Bulan Januari segera dimulai pelaksanaan pembangunan. Ini yang tampaknya belum kelihatan di lapangan. Contohnya saja, Kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumatra Barat di Jalan Raden Saleh, Padang, yang baru selesai pondasinya saja tahun 2015 lalu, ternyata sampai kini belum juga dikerjakan. Berkemungkinan besar seluruh proyek fisik tahun 2016 ini masih banyak yang belum dikerjakan.
[caption caption="BANGUNAN Rumahsakit Islam Ibnu Sina berlantai III yang sedang giat dikerjakan di Simpang Empat Pasaman Barat, sekitar 250 kilometer dari Kota Padang. (DOK. PRIBADI)"]
5. Stabilitas Mantap dan Terkendali
Secara umum Sumatra Barat aman dan terkendali. Roda pemerintahan berjalan lancar. Hanya saja, tindak kriminal agak meninggi. Perampokan sering terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota.
Tentang gejolak politik aman-aman saja. Meski ada muncul riak-riak mempertentangkan Presiden Jokowi dengan pemerintahan di Sumatra Barat, sebenarnya hal demikian sangkaan kecil sebagian orang saja. Termasuk pandangan orang Minang yang begitu rendah pada Presiden Jokowi. Meski disebutkan hasil survei, namun kalau diadakan lagi Pemilu Presiden dalam tahun 2016 atau 2017, hasilnya pasti tidak sama dengan Pemilu 2014 lalu. Diramalkan Presiden Jokowi akan menang. Sebab rakyat Sumatra Barat tidak punya dendam politik. Siapa yang kalah atau menang, hal yang biasa. Siapa yang menang, itulah pemimpinnya. Tiada dendam di antara kita. Bahkan dalam Pemilu Presiden dulu, Prabowo menang di Sumbar, ya diakui. Tapi, rakyat Minang tetap patuh dan hormat pada Presiden Joko Widodo. Hal demikian sudah mentradisi bagi warga Minang. Menghormati dan mematuhi yang menang dan tetap menghargai yang kalah serta tidak menjadikannya lawan yang dimusuhi.
[caption caption="SEBUAH rumah warga miskin yang selesai direhab memanfaatkan bantuan Kementerian Sosial RI, di Pasir Jambak, Kota Padang. (DOC. PRIBADI)"]
Bagi rakyat Minang, tidak ada sama sekali dendam politik. Tidak boleh membenci. Tidak boleh asal menuding. Biar partai berlainan, kekerabatan tetap dipelihara. Apapun partai yang ada di Indonesia, sama bagi warga Minang. Sebab berlainan partai bukan untuk berlawanan, tapi untuk mempererat musyawarah dan mufakat.
