Reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan teknologi pengawasan berbasis data harus menjadi prioritas.
Refleksi
Skandal judi online di Komdigi menyoroti kebutuhan mendesak akan akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan.
Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan yang kurang tidak hanya membawa risiko hukum, tetapi juga memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kepercayaan publik menjadi salah satu aset terpenting.
Dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat dan meningkatkan akuntabilitas, pemerintah dapat merajut kembali kepercayaan publik yang telah ternoda.
Ketika pemerintah mampu memberikan jaminan bahwa setiap tindakan akan diawasi dengan cermat dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas, maka publik akan merasa lebih percaya.
Harapan akan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab harus menjadi dasar bagi setiap kebijakan yang dibuat, terutama dalam sektor yang melibatkan teknologi dan keamanan digital.
Dengan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas, pemerintah bukan hanya melindungi data dan informasi, tetapi juga menjaga kredibilitas dan kepercayaan yang sangat berharga dari masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H