Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sering kali menjadi figur sentral yang harus "menyelesaikan" masalah lintas kementerian, menandakan adanya kesulitan dalam koordinasi struktural. Di sisi lain, kabinet Prabowo yang juga besar harus membuktikan bahwa mereka dapat belajar dari kesalahan masa lalu, baik dari dalam negeri maupun pengalaman internasional.
Teknologi dan Reformasi Birokrasi: Solusi Potensial
Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh Prabowo untuk mengatasi tantangan koordinasi ini adalah dengan memanfaatkan teknologi. Pemerintah bisa memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat pengambilan keputusan lintas kementerian.
Negara-negara maju seperti Singapura dan Estonia telah menggunakan sistem digital untuk memantau kinerja kementerian secara real-time, memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi bottleneck dan mengambil tindakan korektif dengan cepat.
Penggunaan teknologi semacam ini juga bisa meningkatkan akuntabilitas, karena masyarakat dapat melihat langsung hasil kerja pemerintah melalui dashboard publik yang terintegrasi.
Di samping itu, pembentukan posisi wakil menteri di kementerian-kementerian kunci bisa menjadi solusi lainnya. Wakil menteri dengan latar belakang teknis yang kuat bisa membantu meringankan beban koordinasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan secara efektif.
Posisi wakil menteri yang selama ini kadang dipandang sebagai "formalitas politik" bisa diubah menjadi fungsi yang lebih substansial, terutama dalam kementerian dengan beban kerja tinggi seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kesimpulan: Potensi dan Risiko
Keberhasilan Kabinet Merah Putih dalam menjalankan agenda Prabowo sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengatasi dua tantangan utama: efektivitas koordinasi dan integritas profesionalisme.
Meskipun kabinet ini terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian di bidang masing-masing, besarnya struktur dan ketergantungan pada kompromi politik dapat menjadi penghalang yang signifikan.
Untuk itu, Prabowo perlu memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan secara sistematis dan terukur, sambil menjaga keseimbangan antara politik dan profesionalisme.
Pada akhirnya, 100 hari pertama Kabinet Merah Putih akan menjadi penentu apakah pemerintahan Prabowo bisa membawa perubahan yang nyata atau justru terjebak dalam masalah yang sama seperti kabinet-kabinet sebelumnya.
Jika Prabowo berhasil memanfaatkan teknologi, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan menjaga profesionalisme para menteri, ada harapan besar bahwa kabinet ini bisa mewujudkan janji-janji yang telah diucapkan.
