Mohon tunggu...
Adib Abadi
Adib Abadi Mohon Tunggu... Wiraswasta - Eklektik

Tertarik pada dunia buku, seni, dan budaya populer.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Utak-Atik Menteri Prabowo-Gibran: Spekulasi Kabinet Baru, Transisi yang Mendebarkan

16 Oktober 2024   21:50 Diperbarui: 16 Oktober 2024   21:50 212
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Panggung politik Indonesia sedang diwarnai dengan desas-desus dan manuver yang semakin intens saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersiap-siap untuk mengambil alih pemerintahan pada 20 Oktober 2024.

Seperti layaknya babak baru dalam sebuah drama politik, perhatian publik kini tertuju pada siapa saja yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Transisi pemerintahan dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Prabowo-Gibran bukan hanya soal melanjutkan agenda-agenda pembangunan, melainkan juga soal bagaimana wajah kabinet baru ini akan dirancang.

Saat mobil-mobil mewah terlihat berderet memasuki kediaman Prabowo di Kertanegara, spekulasi terkait komposisi kabinet terus berkembang. Siapa yang akan masuk, siapa yang akan dirotasi, dan siapa yang akan ditinggalkan di luar? Semuanya menjadi teka-teki politik yang penuh kejutan.

Transisi Politik yang Akomodatif

Satu hal yang jelas, transisi pemerintahan kali ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga politis. Melalui langkah-langkah politik yang akomodatif, Prabowo berusaha merangkul berbagai pihak, tidak hanya dari koalisi pendukungnya, tetapi juga tokoh-tokoh dari luar lingkaran tradisional Gerindra. Pendekatan ini tampak dari bagaimana Prabowo memanggil beberapa tokoh kunci dari partai-partai yang sebelumnya berada di luar koalisinya.

Sebagai contoh, kehadiran Pramono Anung, mantan Sekretaris Kabinet di pemerintahan Jokowi, yang kini diproyeksikan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo sebagai kepala badan tertentu. Kehadiran Pramono menandakan bahwa Prabowo tidak hanya fokus mengangkat tokoh dari partai koalisinya, tetapi juga membuka pintu bagi tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan pemerintahan sebelumnya. Ini adalah langkah politik yang pragmatis---upaya menjaga stabilitas politik sembari tetap menjaga dukungan publik yang luas.

Namun, apakah langkah ini akan cukup untuk menjaga kelancaran transisi pemerintahan? Apakah tokoh-tokoh lama yang dibawa masuk ke kabinet baru akan tetap setia kepada agenda Prabowo, atau justru membawa pengaruh dari pemerintahan sebelumnya? Pertanyaan ini menjadi sorotan penting dalam melihat arah transisi ke depan.

Tebakan Kabinet: Siapa Masuk dan Siapa Keluar?

Bagi banyak pengamat politik, perombakan kabinet sering kali menjadi ajang tebak-tebakan. Siapa yang akan mendapatkan kursi menteri? Adakah nama-nama lama yang akan bertahan, atau justru kita akan melihat wajah-wajah baru? Sejumlah nama memang sudah muncul dalam spekulasi publik, namun dalam politik Indonesia, kejutan selalu mungkin terjadi.

Di antara nama-nama yang sering disebut adalah Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri di kabinet Jokowi, yang tampaknya masih mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan perannya. Kehadirannya di Kertanegara menandakan bahwa Prabowo masih melihat Tito sebagai figur penting dalam mengelola stabilitas dalam negeri, terutama mengingat pengalamannya yang luas di bidang keamanan.

Selain itu, Airlangga Hartarto, mantan Menko Perekonomian, juga terlihat dipanggil ke Kertanegara. Ini menimbulkan spekulasi bahwa Airlangga mungkin akan tetap memegang peran penting di bidang ekonomi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun demikian, rotasi dalam posisi menteri juga sangat mungkin terjadi, mengingat dinamika politik dan kebutuhan untuk menempatkan orang-orang yang mampu mendukung agenda ekonomi Prabowo yang ambisius.

Yang menarik, nama Yusril Ihza Mahendra, tokoh senior dan pakar hukum tata negara, juga masuk dalam radar. Dengan reputasinya yang solid dalam bidang hukum, Yusril diperkirakan akan diberikan tanggung jawab di kementerian atau lembaga yang berfokus pada urusan hukum atau konstitusi. Mengingat perannya yang strategis di masa lalu, ia bisa menjadi salah satu kunci dalam menjaga kesinambungan reformasi hukum di Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun