Struktur komando militer yang jelas, dari pusat hingga daerah, dapat menjadi solusi untuk menjaga agar program-program besar berjalan sesuai rencana, terutama dalam menangani masalah ketimpangan ekonomi dan pengangguran.
Namun, sentralisasi juga menghadirkan risiko. Otonomi daerah yang telah dibangun sejak jatuhnya Suharto mungkin menghadapi tantangan jika Prabowo mendorong pengambilan keputusan kembali ke pusat.
Ini bisa memicu ketegangan dengan pemerintah daerah, yang selama ini memiliki kebebasan lebih dalam mengelola urusan regional mereka. Oleh karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa sentralisasi tidak mengikis inovasi daerah atau menimbulkan persepsi bahwa pemerintah pusat terlalu mengontrol.
Dari segi kebijakan ekonomi, Prabowo menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi hingga 9 persen pada akhir masa jabatannya. Untuk mencapai hal ini, ia perlu memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas.
Di sinilah pentingnya kelanjutan kerjasama dengan Jokowi. Jika Prabowo bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai oleh Jokowi sambil mengembangkan kebijakan yang menarik investasi asing dan memperkuat manufaktur dalam negeri, maka ada kemungkinan besar ia bisa memenuhi janji-janji ekonominya.
Namun, hubungan antara Prabowo dan Jokowi tidak selalu mulus. Kontroversi terbaru, seperti skandal “Fufufafa” yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka, memperlihatkan potensi ketegangan antara kedua kubu. Ke depannya, keberhasilan Prabowo dalam menjaga dukungan dari Jokowi dan basis pendukungnya akan sangat menentukan kelancaran transisi kekuasaan ini.
Dalam bidang kebijakan sosial, Prabowo menawarkan sejumlah program populis, termasuk makan gratis untuk siswa dan perluasan skema perlindungan sosial. Program-program ini mungkin terdengar menarik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya tidak akan mudah.
Indonesia memiliki keterbatasan fiskal, dan memperluas bantuan sosial secara signifikan membutuhkan perencanaan anggaran yang cermat. Faisal Basri, seorang ekonom terkemuka, memperingatkan bahwa "tanpa memperbaiki efisiensi dalam pengumpulan pajak dan pengeluaran publik, pemerintah bisa berisiko mengambil terlalu banyak beban keuangan." Tanpa sumber pendanaan yang berkelanjutan, program-program tersebut bisa terhenti di tengah jalan, menimbulkan ketidakpuasan publik.
Keberhasilan Prabowo tidak hanya bergantung pada seberapa luas program yang ia jalankan, tetapi juga pada bagaimana ia mereformasi tata kelola pemerintahan. Kementerian-kementerian baru yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas dan bukan sekadar alat untuk membagi-bagi kekuasaan di antara pendukung politik.
Selain itu, pemerintahannya harus memprioritaskan pengembangan kapasitas dalam lembaga-lembaga negara agar mampu memberikan layanan publik yang efektif, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan reformasi ekonomi.
Pada akhirnya, kepemimpinan Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan ambisi besar dengan tata kelola yang efisien. Ekspansi kabinet memang bisa menjadi jalan untuk menciptakan stabilitas politik, tetapi efisiensi tidak boleh dikorbankan.
