Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menilai bahwa langkah ini menunjukkan upaya Prabowo untuk menjadi pemimpin bagi seluruh bangsa, bukan hanya satu kelompok politik. Detik, Selasa (17/8/2024).
Dampak terhadap Kebijakan Publik
Masuknya Orang Jokowi ke kabinet Prabowo berpotensi melanjutkan beberapa kebijakan utama dari era Jokowi, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Sri Mulyani, yang telah lama memimpin kebijakan fiskal, kemungkinan akan terus mendorong kebijakan pro-investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Erick Thohir diperkirakan akan melanjutkan pengembangan BUMN dan menarik investasi asing. Tito Karnavian, yang dianggap sukses menjaga stabilitas keamanan nasional, juga berpeluang tetap memegang peran penting dalam menjaga keamanan dalam negeri.
Namun, kehadiran mereka memunculkan pertanyaan: Apakah ini akan membatasi otonomi Prabowo dalam merumuskan kebijakan? Akankah kabinet ini mencerminkan visi Prabowo, ataukah justru menjadi hasil kompromi antara pengaruh dari era Jokowi dan ide-ide baru dari Prabowo?
Keseimbangan Kekuasaan
Dari sudut pandang politik, keputusan Prabowo untuk memasukkan tokoh-tokoh dari era Jokowi juga bisa dilihat sebagai cara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Indonesia memiliki sistem politik yang sangat terpolarisasi, dan untuk membangun koalisi yang kuat, kompromi serta akomodasi terhadap berbagai kepentingan politik sering kali diperlukan.
Memasukkan tokoh-tokoh dari kabinet Jokowi bisa membantu Prabowo menghindari dominasi satu faksi politik dalam pemerintahannya, sekaligus menunjukkan niat untuk merangkul berbagai kelompok dalam masyarakat.
Tantangan yang Mungkin Muncul
Namun, tidak semua pihak akan menyambut keputusan ini dengan tangan terbuka. Beberapa pendukung Prabowo mungkin merasa kecewa jika mereka mengharapkan perubahan total dari era Jokowi.
Mereka bisa menganggap keputusan ini sebagai kompromi yang terlalu besar. Selain itu, tantangan besar yang dihadapi kabinet ini adalah bagaimana para Orang Jokowi bisa menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan Prabowo.
Mampukah mereka beradaptasi dengan visi Prabowo? Ataukah mereka justru akan terus membawa paradigma lama yang kurang sejalan dengan semangat perubahan yang dijanjikan Prabowo?
Kesimpulan
Untuk meminimalkan potensi konflik, Prabowo harus menetapkan batasan yang jelas terkait peran dan tanggung jawab para menteri ini. Langkah penting lainnya adalah mengomunikasikan kepada publik bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan bangsa, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan.
