Menyelaraskan Visi, Prabowo-Gibran dan Masa Depan Indonesia

Dalam hitungan hari, Indonesia akan memasuki babak baru dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. 

Momentum ini menjadi perhatian besar, bukan hanya karena perubahan pemerintahan, tetapi juga karena ekspektasi tinggi terhadap bagaimana transisi ini akan berjalan. 

Akankah pemerintahan baru mampu melanjutkan pencapaian Jokowi-Ma'ruf sekaligus membawa pembaruan yang dijanjikan?

Baca juga: Deflasi Mengintai, Prabowo Diuji Kebijakan Ekonomi

Prabowo, dengan langkah strategisnya, telah membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk memastikan proses transisi berjalan mulus. 

Langkah ini penting secara administratif dan memberikan pesan politik yang kuat: Prabowo siap bekerja sejak hari pertama setelah dilantik. 

Menurut laporan Kompas.com (01/06/2024), tim ini dibentuk dengan tujuan menyelaraskan program-program baru Prabowo dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. 

Program-program prioritas Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur, diharapkan tetap berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari kabinet baru.

Tantangan Sinkronisasi Kebijakan: Melanjutkan atau Merevisi?

Meskipun ada kesepakatan untuk menjaga kelanjutan proyek-proyek besar, pertanyaan utamanya adalah bagaimana Prabowo akan menyeimbangkan visi politiknya dengan warisan kebijakan Jokowi. 

Kebijakan Indonesia Maju, yang menekankan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, menjadi inti dari pencapaian pemerintahan Jokowi. 

Di sisi lain, Prabowo datang dengan janji besar soal kemandirian pangan dan peningkatan pertahanan nasional, yang mungkin menuntut alokasi anggaran dan perhatian lebih besar.

Dilansir dari Kompas.com (25/04/2024), Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, mengonfirmasi bahwa Jokowi telah memastikan masuknya program-program unggulan Prabowo ke dalam RAPBN 2025, sebuah upaya nyata untuk menjembatani kedua pemerintahan. 

Namun, menjaga keseimbangan antara kesinambungan dan reformasi tetap menjadi tantangan utama bagi Prabowo, terutama dalam mengelola anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

Seperti yang diingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, prinsip kehati-hatian harus menjadi panduan dalam penyusunan RAPBN 2025 agar pemerintah baru tidak tergelincir pada awal kepemimpinan.

Merangkul Semua Kelompok: Janji Politik atau Tantangan Nyata?

Janji Prabowo untuk merangkul berbagai kelompok politik dan sosial menjadi sorotan tersendiri. Dalam kondisi politik yang sempat terpolarisasi selama kampanye, langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas nasional. 

Namun, apakah ini bisa diwujudkan di tengah dinamika politik yang sering kali sulit diprediksi?

Prabowo mengandalkan Tim Sinkronisasi yang sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh Gerindra. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keterwakilan koalisi yang lebih luas. 

"Prabowo harus memastikan kabinetnya mencerminkan keberagaman politik dan sosial untuk menjaga stabilitas politik," kata seorang pengamat politik kepada Kompas.com (01/10/2024). 

Jika tidak dikelola dengan baik, gesekan politik bisa muncul, terutama dari kelompok-kelompok yang merasa kurang terwakili.

Isu Strategis: Lingkungan, Luar Negeri, dan Keadilan Sosial

Dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, pemerintahan Prabowo-Gibran harus bergerak cepat di beberapa isu strategis, termasuk perubahan iklim, kebijakan luar negeri, dan masalah keadilan sosial. 

Perubahan iklim dan deforestasi, isu-isu yang menjadi sorotan internasional, memerlukan perhatian serius dari Prabowo jika ingin menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra. 

"Indonesia harus tetap menjadi pemain penting dalam agenda perubahan iklim global," ungkap seorang pengamat lingkungan, seperti dikutip dari Kompas.com (12/10/2024).

Di ranah kebijakan luar negeri, sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo diperkirakan akan mengambil sikap lebih tegas dalam hal pertahanan nasional dan keamanan kawasan. Wilayah seperti Laut Cina Selatan, yang telah menjadi pusat konflik geopolitik, akan menjadi prioritas penting. Indonesia diharapkan tetap memainkan peran kepemimpinan di ASEAN, tetapi dengan strategi yang lebih mandiri dalam menghadapi kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sementara itu, isu keadilan sosial seperti hak-hak minoritas dan kesetaraan gender masih menjadi tantangan domestik. Meskipun pemerintahan Jokowi telah membuat kemajuan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, perhatian lebih terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial perlu ditingkatkan di bawah pemerintahan baru. Aktivis HAM menegaskan, "Kesetaraan gender dan perlindungan kelompok minoritas harus menjadi prioritas jika kita ingin melihat kemajuan sosial yang lebih adil di Indonesia" (Kompas.com, 12/10/2024).

Rekomendasi untuk Pemerintahan Baru

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, ada beberapa langkah kebijakan yang bisa diambil Prabowo-Gibran untuk memastikan transisi yang sukses:

Lanjutkan Proyek Infrastruktur Utama: Proyek-proyek infrastruktur besar yang sudah dimulai di era Jokowi harus dilanjutkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. 

Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan akan menjaga stabilitas dan memastikan pemerintahan baru terus bergerak ke arah yang benar.

Perkuat Kelembagaan Negara: Prabowo perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga kunci seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas tetap memainkan peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Utamakan Inklusivitas dalam Pemerintahan: Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mencerminkan keragaman politik dan sosial Indonesia. Membentuk kabinet yang inklusif akan membantu menjaga stabilitas politik dan mencegah gesekan di kemudian hari.

Fokus pada Keadilan Sosial dan Lingkungan: Dalam menghadapi tuntutan global terkait perubahan iklim, Prabowo harus mengambil langkah tegas untuk memperkuat agenda lingkungan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, isu keadilan sosial seperti kesetaraan gender dan perlindungan minoritas harus menjadi prioritas.

Kesimpulan

Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi ujian berat di masa-masa awal. Transisi ini bukan hanya soal kelancaran administrasi, tetapi juga tentang bagaimana menyeimbangkan visi politik yang baru dengan kebijakan yang sudah berjalan. 

Dengan manuver yang cermat, Prabowo bisa menciptakan stabilitas politik sekaligus membuktikan bahwa ia mampu memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. 

Namun, tantangan di depan---baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial---akan menjadi barometer keberhasilan pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Jika transisi ini berhasil, maka babak baru dalam sejarah Indonesia dapat dimulai dengan fondasi yang kuat.