Namun, apakah ini berarti kebebasan itu sendiri harus dibatasi? Kebebasan pada dasarnya adalah hak yang dimiliki setiap individu. Tanggung jawab, di sisi lain, adalah sesuatu yang datang setelah kebebasan itu digunakan. Bukan kebebasan yang perlu diatur, tetapi bagaimana kita bertindak setelah menggunakan kebebasan itulah yang perlu dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks politik Indonesia, ketika hampir semua partai politik cenderung merapat ke pemerintah, narasi tentang "kebebasan yang bertanggung jawab" bisa menjadi pedang bermata dua. Kekuasaan yang besar tanpa pengawasan bisa saja menekan kebebasan berekspresi dengan dalih tanggung jawab. Di sini, peran oposisi kembali menjadi penting, tetapi jika oposisi lemah atau bahkan tidak ada, kebebasan itu sendiri bisa terancam. Rakyat perlu mempertahankan kebebasan untuk menyampaikan kritik, bahkan jika kritik itu tidak selalu datang dengan solusi.
Demokrasi Tanpa Oposisi, Masihkah Demokrasi?
Ketika semakin jelas bahwa PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, muncul kekhawatiran tentang hilangnya oposisi yang efektif.
Hampir semua partai besar kini berada dalam satu barisan kekuasaan. Demokrasi, yang idealnya dijalankan dengan sistem check and balance, berisiko lumpuh ketika tidak ada pihak yang benar-benar mengawasi penguasa. Apakah kita masih bisa menyebut sistem ini sebagai demokrasi jika tidak ada oposisi yang kuat?
Dalam banyak negara demokratis, oposisi bukan sekadar penentang kebijakan, tetapi juga penjaga akuntabilitas. Mereka memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Namun, ketika semua partai politik bersatu di bawah satu payung kekuasaan, tugas oposisi harus diambil alih oleh rakyat, media, dan akademisi. Sayangnya, dalam kenyataan politik Indonesia, media pun sering kali terkooptasi oleh kekuasaan. Ini membuat peran oposisi dari luar parlemen menjadi semakin sulit.
Pentingnya Kritik dalam Menjaga Demokrasi
Ketika pemerintah bergerak tanpa oposisi, kritik dari masyarakat menjadi satu-satunya alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Kritik yang datang dari rakyat, meski tanpa solusi, adalah bagian penting dari proses demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik ini dan tidak mengabaikannya hanya karena kritik tersebut tidak menawarkan jalan keluar yang jelas. Tanggung jawab pemerintah adalah menemukan solusi, bukan membungkam kritik.
Tanpa kritik yang bebas, kekuasaan bisa dengan mudah menjadi otoriter. Dalam sistem demokrasi yang ideal, kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik adalah hak yang harus dijaga. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendengarkan kritik, bukan yang menekannya.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Pilkada serentak 2024 menawarkan harapan baru bagi demokrasi Indonesia.
Di tengah kekuatan pusat yang semakin dominan, para pemimpin daerah yang terpilih melalui Pilkada memiliki peluang untuk menjadi agen perubahan. Mereka bisa menjadi penyeimbang kekuasaan di tingkat lokal, meskipun tantangan besar tetap ada. Apakah mereka akan berani mengkritik pemerintah pusat, terutama jika semua partai politik, termasuk PDIP, berada di dalam satu koalisi kekuasaan?
Di sinilah letak tantangan terbesar bagi demokrasi Indonesia. Para pemimpin daerah yang terpilih harus mampu membawa perubahan dan menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pusat. Mereka tidak boleh hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tetapi harus berani mengangkat suara rakyat yang mereka wakili.
Kritik adalah Benteng Demokrasi
